Balikpapan, 8 Mei 2025 — Dalam rangka membangun Indonesia membangun dari Desa, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur resmi menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Penandatanganan ini menjadi simbol kuat bahwa pembangunan desa kini dipandang lebih dari sekadar urusan administratif, melainkan sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan ketahanan sosial nasional.

Kesepakatan ini tertuang dalam dokumen bernomor 100.3.7.1/15/PKS/B.POD-III/2025 dan 100.3.7.1/243/PKS/011.3/2025. Tidak hanya bersifat simbolis, kerja sama ini mengusung substansi kuat, mempererat hubungan antarprovinsi untuk mempercepat pembangunan desa melalui kolaborasi lintas batas administratif.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Jawa Timur sepakat bahwa desa harus menjadi pusat pertumbuhan, bukan hanya penerima program. Ruang lingkup kerja sama mencakup pengembangan kapasitas SDM dan aparatur desa, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), digitalisasi layanan desa, pengembangan desa wisata, hingga ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Selain itu Kerjasama juga dalam bidang akses informasi dan dukungan dalam Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Alam melalui Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan  Perdesaan (Prukades); Serta saling memberikan akses informasi dan dukungan dalam Pengembangan Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan;

Lebih dari itu, kerja sama ini membuka peluang pengembangan desa tematik seperti Desa Adat, Desa Ekspor, hingga Desa Anti Korupsi.

Dalam misi dagang yang turut mewarnai kegiatan ini, berbagai produk unggulan dari desa di Kalimantan Timur dipamerkan. Di antaranya adalah Arang Briket dari UMKM Binsik Paser, Batik Eco Print dan Batik Tulis dari Penajam Paser Utara, Kripik Kalbana, Patin Asap, Madu Kelulut Asli, Coklat Lung Anai, dan Kripik Esa Masin Paser. Produk-produk ini menjadi contoh konkret bahwa desa memiliki potensi ekonomi riil yang layak dipromosikan hingga ke pasar nasional bahkan global.

Tentu, tantangan tetap ada. Harmonisasi kebijakan, kesiapan SDM, dan pelaksanaan di lapangan menjadi pekerjaan rumah. Namun dengan komitmen politik yang kuat dan dukungan birokrasi yang responsif, tantangan tersebut justru bisa menjadi peluang inovasi.