SAMARINDA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi mengajak segenap kepala desa juga melirik pemanfaatan Dana Desa (DD) untuk pengembangan sektor pendidikan.

Sebab ketika mengacu Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) No 19/2017 tentang penetapan prioritas penggunaan DD tahun 2018 memperbolehkan dimanfaatkan untuk penggembangan sektor pendidikan.

“Prioritas penggunaan DD memungkinkan semuanya dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pendidikan, baik itu pembiayaan pelaksanaan program pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa,” ujar Jauhar ketika dikonfirmasi terkait memaknai Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di lingkup pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, di Samarinda, Selasa (2/5).

Sesuai ketentuan, untuk pembiayaan pelaksanaan program pembangunan desa bisa dimanfaatkan untuk pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, dan pendidikan dan kebudayaan.

Sedangkan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa bisa diarahkan untuk pengembangan kapasitas di Desa meliputi pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan, dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

“Termasuk untuk dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas,” sebutnya.

Menurutnya, ketika melihat menu penggunaannya DD memungkinkan dimanfaatkan untuk lintas sektor, termasuk sektor pendidikan. Itu artinya tinggal kreatifitas dan tingkat kejelian kepala desa beserta perangkat menetapkan sasaran program kegiatan yang menggunakan DD.

“Tentunya harus sesuai kebutuhan masyarakat desa dan ditetapkan melalui forum musyawarah desa,” timpalnya.(DPMPD Kaltim/arf)