SAMARINDA -  Apel pagi dalam rangka penyerahan Surat Keputusan (SK) pensiun purna tugas dan SK Kenaikan Pangkat ASN sekaligus dimanfaatkan memberi arahan bagi jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim.

Segenap ASN DPMPD Kaltim diajak menjunjung tinggi netralitas sebagai abdi negara, abdi pemerintah, dan abdi masyarakat dalam menghadapi tahun politik seperti kondisi Kaltim yang akan melangsungkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 2018 mendatang.

“ASN harus kompak dan bijak hadapi tahun politik. Terpenting membulatkan tekad menuntaskan target pembangunan yang telah ditetapkan hingga akhir pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kaltim 2013 - 2018,”sebut Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi, Kamis (26/10).

Sebagai bagian organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Kaltim, sudah sepatutnya DPMPD juga bertanggung jawab menuntaskan visi misi gubernur dan wakil gubernur yang sudah diuraikan dalam rencana strategis maupun rencana kerja instansi.

Khusus DPMPD misalnya, harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kelembagaan pemerintah desa, kelurahan, serta perangkat penunjang lainnya.

“Yang jelas kita harus mampu mengawal perubahan lokomotif (penggerak,Red) perekonomian daerah dari pemanfaatan SDA tidak terbarukan, menjadi SDA terbarukan dan berkelanjutan dengan didukung pengembangan industri-industri pengolahan,” tegasnya.

Menurutnya, ini penting diingatkan karena tugas pokok dan fungsi DPMPD Kaltim erat kaitannya dengan pembinaan kelembagaan perangkat desa. Ia tidak menginginkan kedepan ada kepala desa atau lurah tidak bersifat netral dalam mengemban tugas.“Makanya harus terus diingatkan,” tukasnya.(DPMPD Kaltim/arf)