BALIKPAPAN – Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) diakui sejak beberapa tahun terakhir telah bekerjasama intens dengan LSM non profit Tha Nature Conservancy (TNC) dalam melaksanakan konservasi berbasis komunitas.

Salah satu yang diseriusi mengembangkan Aplikasi Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan (SIGAP) untuk mendorong desa membangun dengan pendekatan menemukenali potensi sebagai modal pembangunan.

“Program ini sudah jalan. Diuji cobakan sebagai percontohan di 25 desa wilayah Kabupaten Berau. Dan perkembangnannya kita telah menerbitkan Pergub No26/2018 tentang SIGAP dalam pendampingan desa,” ujar Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi yang juga Kepala DPMPD Kaltim saat membuka Lokakarya Rencana Kerja 10 Tahun Konservasi Berbasis Komunitas,di Balikpapan, Rabu (18/9).  

Dihadapan peserta lokakarya dia membeberkan dampak SIGAP di 25 desa Berau yang dilaksanakan sejak 2014 – 2017.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan tercatat setidaknya 76 persen desa memiliki (Indeks Desa Membangun (IDM) yang stabil atau meningkat dan 92 persen desa memiliki tingkat kesejahteraan yang stabil atau meningkat (PODES 2014, 2018).

Selanjutnya, dari 10 desa perhutanan sosial dengan luas mencapai 44.047 hektar, 8 desa diantaranya atau sekitar 80 persen mampu mengurangi dan atau menghindari deforestasi.

“Pendekatan SIGAP sendiri merupakan upaya menemukan kekuatan dan potensi yang dimiliki desa dan mendorong desa mempunyai tata kelola pemerintahan yang baik, memiliki hak pengelolaan SDA, kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Ini sejalan dengan RPJMD Kaltim 2019-2023,” katanya.

Lokakarya Strategi 10 tahun Konservasi berbasis komunitas sendiri diselenggarakan TNC. Nampak hadir Senior Manger TNC Kaltim, Niel Makinuddin, Advisor for Landscape Management utusan dari Kantor Pusat TNC di AS, Alexander Hovani, serta Direktur TNC Terestrial Program, Herlina Hartanto, Perwakilan DDPI, Profesor Suyitno, DPMK Berau, LSM, perwakilan Kepala Kampung di Berau, dan dari pihak swasta/perusahaan maupun Unmul.(DPMPD Kaltim/MJE/arf)