JAKARTA -- Gubernur, Bupati, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD)se Indonesia diundang menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (14/11).

Dari Kaltim, Gubernur Kaltim, Isran Noor hadir dengan didampingi Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi mengikuti jalannya rakor yang sekaligus digelar dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan P3MD di seluruh negeri.

Ketika dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Rabu (14/11) malam, Jauhar menyebut Gubernur Isran tampak serius mengikuti kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan dihadiri dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Wakil Menteri Keuangan tersebut.

"Beliau sepertinya memiliki komitmen kuat membangun Kaltim. Khususnya mendorong terwujudnya percepatan pembangunan desa menggunakan dana desa melalui P3MD," ucap Jauhar.

Karenanya gubernur hadir langsung mengikuti jalannya rakornas dan evaluasi untuk mengetahui secara rigid informasi terkait hal-hal yang harus dilakukan pemda guna mendorong suksesnya pelaksanaan P3MD di wilayah masing-masing. Terutama ketika hasil evaluasi pelaksanaan P3MD tahun anggaran 2018 ini menunjukan banyak permasalahan yang kemudian mampu diselesaikan dengan kebijakan ditingkat provinsi maupun kabupaten.

Rakornas dan evaluasi pelaksanaan P3MD sendiri berlangsung selama satu hari penuh. Rapat diawali dengan laporan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Menteri melaporkan tentang jumlah Dana Desa yang terus meningkat dari 2015 sampai dengan 2019 yang akan datang.

Disampaikan menteri, ungkap Jauhar, sejumlah infrastruktur sudah dibangun secara massif dan tersebar di 74.957 desa. Pembangunan infrastruktur tersebut meliputi pembangunan jalan desa, jembatan, pasar desa, penahan tanah, penyediaan air bersih, MCK, Polindes, tambatan perahu, embung, irigasi, sarana olahraga, drainase, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Posyandu, Sumur.

Selain infrastruktur, juga disampaikan tentang penurunan angka kemiskinan serta angka stunting.

Sementara Wapres Jusuf Kalla, kata dia dalam arahannya menyampaikan betapa strategisnya posisi desa, termasuk kelurahan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Karena itu, Pemerintah selalu berusaha memperhatikan kemajuan desa.

Lebih lanjut rinci Jauhar, Wapres menyebut bahwa pembangunan itu ada 4 tingkatan. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, pembangunan di tingkat provinsi, pembangunan di tingkat kabupaten/kota dan pembangunan di tingkat desa. Mengapa ada pembangunan langsung ke desa? Karena amanat Undang-Undang Desa.

Munculnya dana desa juga merupakan desakan dari para para kepala desa dan perangkat desa. Bisa saja ada pembangunan yang tumpang tindih, tetapi harus fokus, agar desa bisa maju dan makmur.(DPMPD Kaltim/arf)