SAMARINDA -- Sosialisasi dan TOT Integrasi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat ke Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Desa di tingkat Kabupaten dimulai. Pembukaan kegiatan dilakukan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi, di Samarinda, Senin (3/12) malam.

Tidak banyak arahan disampaikan Jauhar saat membuka kegiatan sosialisasi yang diikuti 40 peserta dari OPD Provinsi, OPD Kutai Kartanegara,, Camat, Kades, dan Tenaga ahli, serta TOT yang diikuti 20 peserta dari Kasi PMD, Sekdes, maupun Pendamping Desa dan PLD dari Kutai Kartanegara tersebut.

Hal mendasar yang patut menjadi perhatian. Ia mengingatkan agar pemangku kepentingan terkait tidak sekadar copy paste (copas) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

“RPJMDes kadang masih copas. Ini tentu menjadi tantangan semua. Bagaimana mau melihat potensi desa jika perencanaannya copas. Padahal perencanaan berkualitas menentukan kualitas pembangunan,” tegas Jauhar.

Menurutnya, idealnya RPJMDes harus mampu menggambarkan wajah desa secara utuh. Di dalamnya harus lengkap tertuang terkait potensi desa, aset desa, maupun permasalahan di desa yang akan menjadi sasaran penyelesaiannya.

Perencanaan selama ini, aku dia, terkesan hanya menggambarkan pemanfaatan anggaran yang tersedia. “Padahal banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung laju pembangunan desa. Sebab eranya sekarang perencanaan bukan lagi dengan pendekatan masalah, melainkan menemukenali potensi,” celetuknya.

Karenanya ia mengajak semua berubah. Untuk merubah wajah desa, kata Jauhar, tidak bisa melakukan hal biasa-biasa saja dan yang sudah turun temurun. Semua harus berani mengadopsi hal-hal baru.

Terkait integrasi sistem informasi pembangunan berbasis msyarakat ke dalam sistem perencanaan pembangunan desa, Jauhar menyebut sebenarnya sudah banyak dikembangkan kabupaten lain di Indonesia. Dan pelaksanaannya cenderung berhasil.

“Makanya pemerintah melalui 34 provinsi dan 49 kabupaten terpilih salah satunya Kutai Kartanegara menggelar kegiatan ini. Dengan harapan bisa dilaksanakan di Kaltim, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai percontohan. Kita berharap 193 desa se Kabupaten Kutai Kartanegara kedepan menjadi lokasi percontohan kabupaten lain dan pelopor pelaksanaan integrasi sistem pembanguan  berbasis masyarakat ke dalam sistem perencanaan pembangunan desa,” katanya.

Sementara Ketua Panitia Pelaksana, Isnaini Trikorawati mengatakan kegiatan dibagi menjadi dua bagian, yakni sosisalisasi dan pelatihan TOT. Pelaksanaannya 3 – 6 Desember 2018.(DPMPD Kaltim/arf)