SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim terus berjuang mewujudkan mimpi Gubernur Kaltim mengurangi jumlah desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal di Kaltim.

Tidak hanya menetapkan pengurangan jumlah desa tertinggal menjadi program prioritas dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim dan Rencana Strategis (Renstra) DPMPD Kaltim 2018-2023, DPMPD juga berjuang agar porsi anggarannya proporsional merealisasikan target tersebut.

Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi sengaja meluangkan waktu lawatan ke BAPPEDA Kaltim, Kamis (7/2) untuk memperjuangkan agar dapat dukungan anggaran memadai merealisasikan program-program pengungkit peningkatan status desa tertinggal menjadi berkembang.

“Ini menunjukan ada ikhtiar pemprov realisasikan janji gubernur. Pak Gubernur dalam janji politiknya yang juga dituangkan dalam VIsi Misi Pembangunan Kaltim secara tegas menargetkan mengurangi jumlah desa tertinggal di Kaltim,” ujar jauhar ketika dikonfirmasi hasil kunjungannya, di Samarinda, Jumat (8/2).

Sudah sepatutnya, kata dia, sebagai perangkat daerah di bawahnya menangkap amanat tersebut dengan menjadikan program prioritas instansi. Terlebih DPMPD secara tupoksi memang diamanahi melakukan urusan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.

Karenanya, dalam Rancangan RPJMD Kaltim dan Renstra DPMPD Kaltim 2018-2023 sudah ditetapkan program-program pengungkit pengurangan jumlah desa tertinggal di Kaltim. Targetnya meningkatkan status 150 desa tertinggal menjadi berkembang.

Menurutnya, berdasarkan penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) 2018 dari 841 desa se Kaltim baru 2 desa status mandiri, 32 status maju, dan 289 status berkembang. Selebihnya 381 masih berstatus tertinggal dan 137 berstatus sangat tertinggal.

"518 desa (desa tertinggal dan sangat tertinggal,Red) ini yang akan disasar menjadi fokus intervensi. Program kegiatan yang menjadi daya ungkit diantaranya meningkatkan peran pembinaan provinsi dalam peningkatan kapasitas pemerintah desa yang di dalamnya terdiri kepala desa, perangkat desa, dan lembaga kemasyarakatan. Termasuk peningkatan kapasitas pengelola BUMDesa dalan meningkatkan keberdayaan dan perekonomian masyarakat desa,” urainya.

Pelaksanaannya akan ada pembagian tugas antara provinsi dan kabupaten. Dia mengaku sudah mengagendakan menggelar rapat koordinasi dengan kabupaten se Kaltim untuk menyamakan sasaran pembangunan mengurangi jumlah desa tertinggal di Kaltim.

“Kita akan ajak kabupatan tetapkan desa mana saja yang akan ditritmen. Jadi pencapaian targetnya lebih cepat,”timpalnya.

Kunjungan Jauhar ke BAPPEDA diterima Kabid SDM dan Pemerintahan, Hariyo  Santoso dengan didampingi Kasub Bidang Kesejahteraan Sosial, Andrie Asdi. Sementara Jauhar membawa pasukan Tim Perencanaan Program DPMPD yang dikomandoi Esthi Susila Rini dan dikoordinir Sekretaris DPMPD, Surono.(DPMPD Kaltim/arf)