BALIKPAPAN – Lokakarya Pemerintahan Desa gagasan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa berkahir.

Kegiatan yang diikuti Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, DPMD Kabupaten se Kaltim, Perguruan Tinggi, dan kalangan mahasiswa tersebut ditutup secara resmi oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi, Kamis (17/10) malam.

Dikatakan Jauhar, baik penyelenggara, pembicara, dan peserta menunjukan punya semangat sama meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. “Buktinya dari pagi hingga saat ini tidak ada satupun peserta yang berkurang. Semua masih tetap setia mengikuti kegiatan sampai selesai. Itu artinya kita semua yang hadir di sini punya semangat sama,” katanya.

Menurutnya, ditetapkannya Kaltim sebagai lokus pelaksanaan berbagai kegiatan skala nasional tidak lain karena kesiapan daerah dan hubungan baik dengan kementerian terkait. “Siap kalau ada kegiatan lain di Kaltim,” timpalnya.

Dia mengaku, sebelumnya DPMPD dilibatkan menyukseskan Program Jaga Desa kerjasama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi dengan Kejaksaan Agung RI sebanyak dua kali.

Kondisi tersebut menunjukan pusat memberi kepercayaan Kaltim, khususnya DPMPD menjadi panitia penyelenggara.

Karenanya peluang seperti itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman terkait penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyyarakat desa.

Penutupan sendiri diakhiri dengan foto bersama panitia pusat dan panitia daerah dengan seluruh peserta.(DPMPD Kaltim/arf)