SAMARINDA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi mengaku sedang mengagendakan Program Jaga Desa tingkat Kaltim. Program tindak lanjut kerjasama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tersebut diharap meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa.
“Kerjasama kita menyelenggarakan sosialisasi Program Jaga Desa dengan Kemendes PDTT – Kejagung RI sudah diakui. Sudah dua kali Kaltim jadi lokasi pelaksanaan sosialisasi dan mereka puas dengan kerjasama ini,” aku Moh Jauhar Efendi, Senin (14/10).
Hal tersebut mendasarinya mengagendakan kegiatan serupa di tingkat daerah. Tentunya berkoordinasi dengan Kejaksanaan Tinggi Kaltim dan Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota se Kaltim terkait persiapan pelaksanaanya.
Pendanaanya, kata dia diharapkan bersumber dari sisa Dana Dekonsentrasi P3MD Kaltim. Terdapat sebanyak Rp700 juta sisa gaji Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang tidak terisi atau terjadi kekosongan.
“Dana ini akan kita revisi peruntukannya untuk pelaksanan Program Jaga Desa. Sudah saya tugaskan Satker P3MD untuk segera melakukan langkah revisi agar bisa segara dilaksanakan di sisa tahun anggaran yang ada,” sebutnya.
Dia mengaku akan mencoba menghadirkan Direktur B Jaksa Agung Muda Intelejen Kejagung RI, Yusuf sebagai narasumber kegiatan. Konsepnya hampir mirip dengan pelaksanaan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Penguatan Nilai Akuntabilitas dalam Tata Kelola Penggunaan Dana Desa, di Swissbel Hotel Balikpapan, Rabu (9/10).(DPMPD Kaltim/arf)
5670 Dilihat
7063 Dilihat
7310 Dilihat
6147 Dilihat
8180 Dilihat
17044 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |