BALIKPAPAN -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi menyimak arahan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) dalam rangka evaluasi realisasi APBD dan kami kinerja pelaksanaan pembangunan daerah hingga Desember 2023.

Pj Gubernur Akmal memberi apresiasi atas capaian kinerja yang dicapai OPD lingkup Kaltim, meskipun terdapat beberapa catatan keterlambatan penyerapan anggaran.

"Terpenting perencanaannya harus bagus. Harus disesuaikan dengan kemampuan OPD," serunya.

Kepala DPMPD Anwar Sanusi menyebut secara umum pelaksanaan kegiatan lingkup DPMPD Kaltim sudah sesuai target. "Beberapa hal yang masih belum optimal karena ada permasalahan internal," ujarnya.

Kedepan dia memastikan akan mengawal langsung mulai proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya agar serapan anggarannya semakin baik.

"Bila perlu kita lakukan rapat evaluasi secara periodik kegiatan yang progresnya masih rendah," tegasnya.

Pada kesempatan itu dipaparkan realisasi belanja 45 Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Kaltim hingga 20 Desember 2023.

Terdapat 1 OPD atau 2 persen yang berwarna biru realisasi 98,40 persen, 10 OPD atau 22 persen berwarna hijau dengan realisasi 85-94,99 persen, 23 OPD atau 51 persen berwarna kuning dengan realisasi 75-84,99 persen, dan masih ada 11 OPD atau 25 persen berwarna merah atau realisasi kurang 74,99 persen.

Beberapa OPD yang realisasi pada posisi merah langsung diklarifikasi Pj Gubernur Akmal Malik untuk mendapat penjelasan penyebab rendahnya serapan anggaran.

Nampak hadir Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Asisten I M Syirajudin, Asisten II Ujang Rachmad, Asisten III Riza Indra Riyadi, serta Staf Ahli Gubernur Kaltim, dan Kepala OPD Kaltim.(DPMPD Kaltim/arf)