SAMARINDA – Keikut sertaan Kaltim pada perhelatan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel) tingkat Nasional 2018 lalu nampaknya memberi kesan tersendiri bagi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi.

wSelepas mengikuti dan mendampingi Desa dan Kelurahan berprestasi tersebut ia tertarik mengadopsi salah satu rangkaian kegiatan PINDesKel, yakni Lomba Cerdas Cermat Desa dan Kelurahan. Ia berkeinginan menyelenggarakan kegiatan serupa bagi desa dan kelurahan tingkat Provinsi Kaltim.

“Sudah kita programkan. Dimasukan dalam rencana program kegiatan jangka menengah yang akan kita mulai pelaksanaannya 2019 mendatang,”aku Moh Jauhar Efendi saat memimpin apel pagi jajaran DPMPD Kaltim, senin (3/12).   

Informasi terkait rencana kegiatan tersebut bahkan sudah diinformasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Perihal keinginan Kaltim mengadopsi kegiatan tersebut disampaikan kepada Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Kemendagri, Eko Prasetyanto saat menghadiri Rapat Evaluasi Pelaksanaan PINDesKel dan Lokakarya Nasional, di Daerah Istimewa Yogyakarta, baru-baru ini.

Niatan Kaltim tersebut bahkan mendapat respon positif Direktur Evaluasi Perkembangan Desa. Pusat kata Jauhar, hanya menyarankan agar pelaksanaan cerdas cermat tingkat Kaltim tidak digabung dengan pelaksanaan penilaian Lomba Desa dan Kelurahan yang juga menjadi agenda penilaian dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan setiap tahunnya.

“Saya fikir sejalan. Rencana kita memang seperti itu. Pelaksanaannya tidak jadi satu dengan Lomba Desa dan Kelurahan. Tujuan kita melalui Lomba Cerdas Cermat bisa sosialiasi, karena lebih mudah menangkapnya untuk difahami,” katanya.

“Semoga dari hal yang kecil dan dana terbatas memberi manfaat bagi perkembangan desa dan kelurahan di Kaltim,” timpalnya.

Sedangkan terkait pelaksanaan Rapat Evaluasi PiNDeskel dan Lokalakrya Nasional, Jauhar menyebut rapat merekomendasikan beberapa hal. Diantaranya peserta dari beberapa provinsi mengharapkan pelaksanaan PINDesKel dan Gelar TTG Nasional dirangkai menjadi satukesatuan. Namun disisi lain ada provinsi yang tidak sependapat.(DPMPD Kaltim/arf)