SAMARINDA – Pemprov Kaltim secara prinsip siap mengikuti kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19, khususnya rencana pelaksanaan kebijakan pelonggaran karantina kesehatan melalui kebijakan masyarakat produktif dan aman COVID-19.

Diantaranya siap mengikuti kebijakan tidak ditetapkannya Provinsi Kaltim sebagai salah satu daerah yang melaksanakan masyarakat produktif dan aman COVID-19.

“Tidak masalah, kita ikuti saja kebijakan pusat. Tentu ini karena mengedepankan faktor kehati-hatian. Jangan sampai setelah dilonggarkan malah muncul kasus baru dan kembali ditutuo atau diketatkan,” tegas Plt Asisten Pemerintahan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat mendampingi Wagub Kaltim Hadi Mulyadi saat mengikuti rapat terbatas secara virtual bersama beberapa kementerian/lembaga, dan gubernur se Indonesia terkait arahan Presiden RI, Kamis (21/5).

Menurut Jauhar rapat terbatas ini untuk menginformasikan arahan presiden terkait rencana pemberlakukan kebijakan masyarakat produktif dan aman COVID-19. Hasil rapat terbatas akan disampaikan ke presiden untuk pembahasan tindaklanjut pelaksanaannya.

Provinsi Kaltim, aku dia, seyogyanya termasuk salah satu daerah yang harusnya melaksanakan kebijakan masyarakat produktif dan aman COVID-19.

Hanya saja dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakannya, Kabupaten Mahakam Ulu masih belum terpenuhi, sekalipun termasuk zona hijau atau tidak ada kasus COVID-19.

Terkait status Provinsi Kaltim secara umum mengacu UU Kekarantinaan Kesehatan yang diberlakukan secara nasional. “Kalau kita lihat angka tingkat kesembuhan bagus dan angka kematian tidak banyak,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, dia mengingatkan masyarakat bisa menahan diri untuk menaati imbauan pemerintah melaksanakan prtokol kesehatan.

Pemprov Kaltim sendiri diakui sudah membuat Surat Edaran Gubernur Kaltim perihal imbauan bagi bupati/walikota dan pejabat public untuk tidak melaksanakan open house lebaran dan melaksanakan sholat Idul Fitri 1440 Hijria/2020 Masehi di masjid.

Termasuk membuat kebijakan pelarangan mudik bagi ASN dan masyarakat. Melalui pos-pos yang dibangun pemprov akan melakukan pengetatan pengawasan.

“Kita imbau keras yang mau mudik agar mengurungkan niatnya, sehingga tidak menambah penularan,” tegasnya.(DPMPD Kaltim/arf)

BPMPD LAKUKAN SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KEL

12 Februari 2016
6942 Dilihat

Kepala DPMPD : Kita Yang Hadir Sepakat Keduanya Orang Baik

05 Oktober 2021
6398 Dilihat

Kontrak Kerja “SIM” TPP Melaksanakan Tugas Pendampingan

23 Januari 2020
6894 Dilihat

Abu Helmi Resmikan Ruangan Media Center Biro Humas

01 November 2019
6618 Dilihat

DPMPD Kaltim Kategori B SAKIP 2021

20 Januari 2022
5987 Dilihat

Anwar dampingi PJ Gubernur dalam lawatan ke Destinasi Negeri di Atas Awan

19 November 2023
4561 Dilihat