SAMARINDA -- Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hamdani menyebut kebijakan percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa dimaksudkan untuk mendorong bagaimana uang yang masuk ke desa dibelanjakan di masyarakat.
"Dana yang dibelanjakan baik dari APBN, APBD, maupun APBDes jadi investasi daerah dan memberi dampak menggerakan ekonomi masyarakat," ujar Hamdani saat menjadi keynote speech menyampaikan paparan Mendagri RI pada pembukaan raker percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa, di Ballroom Hotel Mesra Samarinda, Selasa (25/2).
Terlebih kebijakan penyaluran dana desa sudah dapat dilakukan sejak awal Januari, sehingga uang yang ada bisa segera dibelanjakan di masyarakat.
Lebih lanjut dia menyebut prioritas penggunanan dana desa diatur berdasarkan Permendes PDTT No 11 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa 2020.
Sasarannya memperkuat pondasi pembangunan desa dan SDM. Dana desa dapat dimanfaatkan untuk penetapan dan penegasan peta batas desa serta fokus pada penanganan stunting dan kegiatan ekonomi produktif.
Sementara Kasub Direktorat Fasilitas Kelembagaan Pendukung Perangkaf Desa Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri, Dedi Wanarman dalam laporannya menyebut kemendagri diamanaihi melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemdes dengan sistematis.
"Raker salah satunya. Bertujuan mengoptimalkan, mensinergikan pemda dan forkompinda dalam rencana percepatan penyaluran dan pengelolan dana desa untuk menciptakan ketahaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kegiatan diharap fahami prioritas penggunaan dana desa dan peraturannya," katanya.(DPMPD Kaltim/arf)
6397 Dilihat
6122 Dilihat
5438 Dilihat
6807 Dilihat
6969 Dilihat
.jpg)
6591 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |