SAMARINDA -- Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Eli Kusnaeli mengaku niatannya mengumpulkan pemangku kepentingan dari dinas/instansi, organisasi masyarakat, dan organisasi keagamaan untuk bersama mendiskusikan tentang parameter dan indikator kependudukan di Kaltim.
"Dengan mengumpulkan informasi ini diharap semua pemangku kepentingan melaksanakan kegiatan dengan konsep berwawasan kependudukan untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk dan keluarga," ujarnya ketika ditemui seusai membuka Diseminasi dan Advokasi Pemanfaatan Data Profil (Parameter & Proyeksi) Program KKBPK Tingkat Provinsi & Kabupaten/Kota se Kaltim dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, Renstra, dan RKPD), di Hotel Selyca Samarinda, Rabu (31/7).
Menurutnya, dimanapun bertugas niatnya harus mensejahterakan penduduk dan keluarga. Karenanya data profil yang disampaikan narasumber harus menginspirasi dalam menyusun program kegiatan berwawasan kependudukan guna mewujudkan kesejahteraan penduduk dan keluarga.
Karenanya pembicara yang dihadirkan praktisi yang berkompeten. Dosen dari Universitas Mulawarman Samarinda dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim. Mereka menyampaikan data fakta terkait masalah kependudukan Kaltim agar menginspirasi yg hadir menyusun program apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan untuk kesejahteraan pendudukan dan keluarga.
"Disini penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan. Makanya harus dimaksimalkan. Datanya menjadi dasar kita melaksanakan kegiatan," sebutnya.
Disisi lain, dia menyebut upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP) telah berhasil dilakukan, namun jumlah penduduk masih terus bertambah setiap tahunnya.
Peningkatan jumlah penduduk ini tentu perlu mendapat perhatian. Sebab jumlah penduduk yang meningkat juga berarti akan meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, energi kesempatan kerja, kesehatan, pendidikan, dan hak dasar lainnya.
"Selain itu juga akan berdampak terhadap lingkungan sesuai kebutuhan akan lahan tinggal maupun lahan usaha bagi penduduk," sebutnya.
Ketua IPADI Kaltim, Diana Lestari menyebut terkait pengendalian penduduk di Kaltim akibat kelahiran masih dihadapkan masalah rendahnya kesadaran masyarakat menggunakan kontrasepsi.
Alasannya beragam mulai dari belum terbukanya akses secara luas bagi akseptor karena lokasi tempat pelayanan kesehatan jauh, dilarang pasangan, hingga karena tidak memiliki biaya untuk menggunakan kontrasepsi.
Sementara Kepala BPS Kaltim, Atqo Mardiyanto menyebut, pada pertemuan secara prinsip dia menampilkan atau menyampaikan data-data terkait dengan sosial ekonomi dan tenaga kerja yang ada di Kalimantan Timur.
"Kita berharap dengan data-data ini peserta nanti bisa memberi masukan atau juga kalau kembali ke tempat kerjanya bisa menggunakan data itu untuk berbagai perencanaan," katanya.
Termasuk untuk evaluasi terkait apa yang mesti mereka lakukan atau pokok mana yang harus dipercepat dan sebagainya.
Sedangkan untuk peningkatan pertumbuhan penduduk yaitu sekitar 2,24 persen pertahun atau cukup tinggi karena lebih tinggi dibanding nasional nasional hanya 1,7 persen.
Metode menghitung pertumbuhan penduduk yang digunkana data angka kelahiran dikurangin kematian ditambah yang datang dikurang yang pergi.
"Kalau fokusnya yang di BKKBN ini kan mengatur atau mengenai kelahiran dan mengurangi kematian. Kalau yang datang dan pergi itu lain. Tapi kenyataannya pertumbuhan penduduk lebih dipengaruhi banyak yang dan migrasinke Kaltim," jelasnya.(DPMPD Kaltim/arf)
6397 Dilihat
7085 Dilihat
5640 Dilihat
6712 Dilihat
6480 Dilihat
6280 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |