BALIKPAPAN -- Pemprov Kaltim melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Sosialisasi Indeks Demokrasi (IDI) bagi pemangku kepentingan terkait di 10 kabupaten/kota se Kaltim.
Ini dalam rangka penilaian kinerja demokrasi daerah yang akan dilakukan disejumlah daerah, termasuk di Kaltim.
"IDI merupakan satu satunya penilaian tentang kehidupan berdemokrasi yang berlangsung di sejumlah daerah termasuk di wilayah Kaltim. Karenanya kehidupan berdemokrasi di daerah, termasuk Kaltim merupakan tanggung jawab semua pemangku kepentingan di daerah itu," kata Gubernur Kaltim dalam sambutan tertulis yang disampaikan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat membuka Sosialisasi IDI se Kaltim, di Balikpapan, Kamis (29/8).
Dia mengajak semua yang hadir untuk melaksanakan kehidupan demokrasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas indeks demokrasi Indonesia di Kaltim. Jangan bersikap cuek apalagi acuh terhadap kehidupan berdemokrasi di daerah, tidak terkecuali bagi instansi vertikal dan horizontal.
Penilaian IDI merupakan gambaran kehidupan berdemokrasi yang menjadi penopang suksesnya pembangunan.
Karenanya dia berharap kegiatan yang dihadiri kabupaten kota dapat meningkatkan pemahaman tentang penilaian IDI. Ini disampaikan karena instrumen penilaian IDI berdasarkan situasi dan kondisi kehidupan berdemokrasi masyarakat di 10 kabupaten kota se Kaltim.
"Tidak berlebihan jika dikatakan kualitas indeks demokrasi Indonesia Kaltim dipengaruhi dengan kehidupan berdemokrasi di 10 kabupaten kota se Kaltim,"sebutnya.
Dikatakan bahwa penilaian IDI juga tergantung kinerja lembaga demokrasi. Jika pada tataran provinsi adalah DPRD Kaltim.
Pada kesempatan itu ia juga mengingatkan terkait pentingnya pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik bentuk transparansi kinerja badan publik.
Tiga hal yang menjadi indikator penilaian tersebut menjadi faktor penilaian IDI di Kaltim masih rendah selama 5 tahun terakhir. Penilaiannya merosot tajam pada 2014 penilaian 77,77 kategori sedang, 2015 81,24 kategori baik dan peringkat 3 nasional, merosot pada 2016 poin 73,64 menjadi peringkat sedang dan pada posisi 13 besar secara nasional.
"Dan 2017 merosot lagi menjadi 72,86 posisi 19 nasional. Beruntung pada 2018 meningkat lagi 73,88 dan peringkat 16 nasional," sebutnya.
Jika menilik penilaian IDI terdiri dari tiga aspek kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi dengan 11 variabel dan 8 indikator, terlihat sejak 2016 terdapat sejumlah indikator yang bernilai buruk pada kisaran nilai dibawah 60.
Ada 6 indikator berkinerja buruk indikator 4 yakni ancaman atau penggunaan kekerasan menghambat kebebasan berpendapat.
Indikator 15 presentasi perempuan di DPR, indikator 16 demokrasi atau mogok yang bersifat kekerasan, indikator 21 presentasi jumlah Perda yang dihasilkan dari inisiatif DPRD, dan indikator 22 rekomendasi DPRD terhadap eksekutif.
Indikator 23 kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta Pemilu dan indikator 26 ketersediaan informasi oleh pemerintah.
"Diingatkan agar semua OPD baik vertikal maupun horizontal meningkatkan perannya yang berkaitan dengan indikator-indikator dimaksud agar penilaian IDI Kaltim semakin baik," katanya.
Sosialisasi menghadirikan Nara Sumber Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi, Dewan Ahli IDI Pusat, Akademisi, BPS Kaltim. Peserta Tim Pokja Penguatan Demokrasi Provinsi Kaltim, Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota se Kaltim, Kepala Bagian Humas Kabupaten/Kota se Kaltim, serta Kepala Badan Kantor Kesbangpol se Kaltim.
Nampak hadir Sekretaris Kesbabgpol Kaltim, Deny Sutrisno dan Ketua Panitia Sosialisasi, Abdul Munif.(DPMPD Kaltim/arf)
8138 Dilihat
7325 Dilihat
4710 Dilihat
7174 Dilihat
5392 Dilihat
6498 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |