SAMARINDA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin mengikuti Rapat Paripurna ke 25 DPRD Kaltim yang digelar secara virtual, Senin (14/9).
Ia menyimak arahan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi terkait penyampaian nota keuangan rancangan Raperda P-APBD Tahun Anggaran 2020 pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim M Makmur HAPK dengan dihadiri PJ Sekprov Kaltim M Sabani, Asisten I Moh Jauhar Efendi, Asisten III Fathul Halim, serta pimpinan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim.
Wagub Hadi mengungkapkan, anggaran pendapatan daerah perubahan 2020 mengalami penurunan dibanding target yang ditetapkan pada APBD murni 2020. Rancangan Perubahan-APBD 2020 semula sebesar Rp12,29 triliun menjadi Rp10,83 triliun.
“Perkiraan ini didasarkan hasil perhitungan terhadap semua jenis penerimaan daerah tahun berjalan dan hasil perhitungan APBD Tahun Anggaran 2019,”ujar Wagub Hadi.
Kemudian pendapatan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp11,84 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp3,25 triliun, sehingga menjadi Rp8,58 triliun atau turun 27,51 persen.
Hal tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi makro yang sulit diprediksi akibat pandemi COVID-19, penurunan harga minyak dan gas serta komoditi tambang di pasar internasional, rendahnya daya beli masyarakat.
Kemudian tidak dipungutnya lagi PKB dan BBN alat berat, serta kebijakan pusat atas pengalokasian dan penyaluran dana transfer yang bersifat dinamis, adalah sejumlah permasalah yang diinventarisir sehingga mempengaruhi penerimaan pendapatan pada Perubahan APBD.
Selanjutnya, beberapa komponen yang mengalami perubahan yaitu, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp4,31 triliun atau turun Rp2 46 triliun (36,3 persen) dari rencana semula sebesar Rp6,77 triliun, dana perimbangan sebesar Rp4,19 persen atau turun Rp788,41 miliar (15,83 persen) dari rencana semula Rp4,98 triliun, lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp73,27 miliar atau turun Rp8,65 miliar (10,57 persen) dari rencana semula Rp81,92 miliar, serta penerimaan pembiayaan sesuai dengan perhitungan APBD 2019, sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp2,24 triliun, bertambah sebesar Rp1,79 triliun dari alokasi APBD murni TA 2020 sebesar Rp451,32 miliar.
“Kemudian alokasi dana pada anggaran belanja daerah juga mengalami penurunan, semula sebesar Rp12,29 triliun menjadi Rp10,68 triliun berkurang sebesar Rp1,6 triliun atau turun 13,1 persen. Seiring dengan penurunan pendapatan daerah dan dengan memperhitungkan perkembangan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi pelaksanaan anggaran belanja setelah perubahan,”katanya,
Meski begitu dia mengaku bersyukur meskipun terjadi penurunan pada APBD Perubahan ini tetapi tidak terlalu signifikan. Pemprov masih bisa membangun dan melaksanakan tugas-tugas dalam konteks sebagai pemerintah dan legislatif.
“Yang lebih penting lagi adalah masalah penanganan COVID-19 karena kita tidak tahu kapan ini akan berakhirnya dan saya sudah minta kepada instansi terkait untuk bekerja keras menggunakan anggaran yang ada semaksimal mungkin," pungkasnya.(DPMPD Kaltim/arf)
6508 Dilihat
6668 Dilihat
1362 Dilihat
4654 Dilihat
6154 Dilihat
6557 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |