JAKARTA (15/1) - Dalam rangka memastikan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang berkelanjutan, Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dengan didukung Bank Dunia melakukan Konsultasi Publik Rancangan Awal Pengelolaan Sosial dan Lingkungan selama dua hari, 14-15 Januari 2018, di Jakarta.

Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (KPLS) dimaksudkan untuk mengurangi dan mengelola resiko dampak lingkungan dan sosial. Kerangka ini mencakup dua hal penting.  Pertama, pengintegrasian prinsip-prinsip berkelanjutan lingkungan dan sosial dalam program penguatan sistem peningkatan kapasitas dan institusi dalam pembangunan desa.

Kedua, pengelolaan dampak lingkungan dan sosial pembangunan desa. Cakupannya meliputi prinsip-prinsip, aturan-aturan dan prosedur untuk melakukan penapisan (screening), pengkajian, pengelolaan dan pemantauan langkah-langkah mitigasi dari potensi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan (khususnya infrastruktur desa) yang belum diketahui pada saat penilaian (appraisal) P3PD, serta langkah-langkah dan rencana untuk mengurangi, memitigasi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.

Kegiatan konsultasi publik dibuka Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dr. Nata Irawan. Dilanjutkan dengan Talkshow Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa menuju Peningkatan Kualitas Belanja Desa. Hadir pada acara Talkshow dari Bappenas, Kemendes PDTT dan Kemendagri, dengan moderator dari Perwakilan Bank Dunia,  Tarmizi A. Karim, yang juga mantan Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa dan mantan Pj. Gubernur Kaltim Tahun 2008.

Konsultasi Publik diikuti oleh utusan dari seluruh provinsi, kecuali Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan 64 kabupaten terpilih, yang tersebar di 33 provinsi.(DPMPD Kaltim/Jauhar)

Teks Foto : Mantan Pj. Gubernur Kaltim Tahun 2008 yg juga Perwakilan dari Bank Dunia, Tarmizi A. Karim (nomor 2 dari kiri) bertindak sebagai moderator pada acara Konsultasi Publik, di Jakarta, Selasa (15/1).

Fungsi LKD Perlu ditingkatkan Dukung Capaian Target Kinerja DPMPD Kaltim

03 Februari 2021
9742 Dilihat

Rakertek Diharap Tingkatkan Komitmen dan Hasilkan Rumusan Percepatan Pengakuan MHA

21 November 2023
4484 Dilihat

DPMPD Sambangi Sekkab Paser Bahas Rencana Wagub Temui MHA Paser

14 Januari 2022
6508 Dilihat

Berau Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitan Manajemen Pemerintahan Kampung

15 Maret 2018
7081 Dilihat

Temu Pelaras Diharap Wadah Komunikasi Pamsimas

22 Oktober 2020
6390 Dilihat

Rakortekrenbang Forum Selaraskan Prioritas Pusat dan Daerah

11 Maret 2019
6732 Dilihat