JAKARTA – Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kaltim definitif dilantik. Setelah sekitar seminggu lalu serah terima jabatan (sertijab) dari Ketua Encek Amelia Suharni Faroek kepada Pj Ketua Suci Romadhona Restuardy Daud, tongkat estapet kepemimpinan Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kaltim diserahkan kepada Norbaiti Isran Noor dan Erni Makmur Hadi Mulyadi seiring pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2018 - 2023.

Pelantikan dilakukan Ketua Umun TP PKK, Erni Guntarti Tjahjo Kumolo yang dilanjutkan sertijab dari Pj Ketua kepada Ketua TP PKK Kaltim definitif, di Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Senin (1/10) atau bertepatan momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Ketua TP PKK Kaltim sendiri dilantik bersama Ketua TP PKK Nusa Tenggara Barat, dan Ketua TP PKK Sumatera Selatan.

Sebelumnya secara bergantian juga dilakukan pelantikan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, di Istana Negara, Jakarta dan Pelatikan Dekranasda, di Wisma Negara, Jakarta.

Pada kesempatan itu, Erni Guntarti Tjahjo Kumolo mengatakan pelantikan tiga Ketua TP PKK tersebut memang sengaja dilaksanakan secara serentak karena pada hari yang sama gubernur dan wakil gubernur ketiga daerah tersebut sudah dilantik dan secara definitif berhak melaksanakan tugas.

“Pun demikian Ketua PKK. Setelah ini diharap segera melaksanakan tugas-tugasnya sesuai ketentuan yang ada. Semoga pelantikan secara serentak ini tidak mengurangi nilainya, karena yang utama setelah ini bisa melaksanakan tugas lebih bermakna dan bertanggung jawab,” katanya.

Menurutnya, Gerakan PKK secara operasional telah diatur dengan Perpres No 99/2017 tentang Gerakan PKK. Diamanatkan bahwa PKK merupakan mitra kerja pemerintah dengan 10 program pokok PKK yang pada dasarnya menggambarkan seluruh kebutuhan hidup manusia sejak dalam kandungan sampai lanjut usia.

Itu sebabnya diingatkan agar program-program PKK dapat bersinergi dengan program pemerintah dan pemerintah daerah. Tentunya terlebih dahulu dapat melakukan pemetaan untuk kemudian dapat diprogramkan dalam melaksanakan 10 program pokok PKK dimaksud.

“Ini yang mesti dicermati segenap jajaran PKK. Hanya saja dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan situasi dan kondisi, serta potensi daerah masing-masing,” katanya.

Berdasarkan evalusasi dan supervisi yang dilakukan, ia mengingatkan agar TP PKK Kaltim dalam penjabaran 10 program pokok PKK tersebut senantiasa harus sinkron dengan program prioritas Pemprov Kaltim.

“Program yang sudah sudah ada diharap terus dilanjutkan dan dilanjutkan serta dikembangkan dengan dengan sejumlah program inovatif agar menjadi motivasi sekaligus inspirasi bagi TP PKK kabupaten/kota se Kaltim,” katanya.

Disadari, sambung dia, keberhasilan pelaksanaan program-program kesejahteraan keluarga sangat ditentukan adanya keterpadauan antara gerakan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dengan bimbingan dan fasilitasi teknis dari berbagai instansi/lembaga terkait selaku pembina PKK.

“Semoga menjadi perhatian baik Gubernur maupun Ketua TP PKK Provinsi agar dapat memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap program-program PKK,” harapnya.(DPMPD Kaltim/arf)