SAMARINDA – Segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim diminta segera mengagendakan tindakan nyata terhadap masukan dan saran yang menjadi rekomendasi Pansus DPRD Kaltim tentang Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim 2018.

Berbagai kekurangan sebagaimana rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pengamatan lapangan Tim Pansus tersebut harus segera ditindaklanjuti agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa segera dirasakan.

“Kepala OPD beserta jajaran harus segera mengagendakan tindakan nyata untuk ini. Pemprov Kaltim akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi hasil kerja pansus,” seru Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi saat menyampaikan tanggapan terhadap laporan pansus pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Senin (29/7).

Diakui, sebagaimana telah disampaikan dalam LKPJ Gubernur Kaltim 2018 bahwa periode ini pemprov telah bekerja keras melaksanakan RPJMD 2013-2019. Dibuktikan banyak keberhasilan pembangunan yang dicapai.

Tidak hanya fisik, tapi juga dalam hal pengelolaan keuangan. Diantaranya terkait pengelolaan keuangan daerah, Pemprov Kaltim berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengcualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan pengelolaan keuangannya.

Tidak terkecuali 9 dari 10 kabupaten/kota se Kaltim juga berhasil mendapat predikat penilaian WTP dari BPK.

“Sejumlah keberhasilan yang dihasilkan tersebut merupakan hasil kerja keras dan kompak pemprov bersamakabupaten/kota se Kaltim. Semoga 2020 dan tahun kedepan kita semua harus meningkatkan kinerja untuk kinerja lebih baik,” katanya.

Meski begitu, disadari masih perlu ada kegiatan yang diselesaikan diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemiskinan, infrastruktur, dan termasuk penanganan banjir di Kabupaten/Kota. Semua itu masih menjadi “PR” atau perlu penanganan dalam lima tahun kedepan.

Pada kesempatan itu dilakukan pendatanganan kesepakatan bersama tentang raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2018 antara Wagub Hadi Mulyadi dan Ketua DPRD Kaltim, M Syahrun.(DPMPD Kaltim/esthi/arf)

DPMPD Terapkan Kebijakan WFH Tindak Lanjut SE Gubernur Nomor 065/3668/B.Org-TL

13 Juli 2021
6203 Dilihat

667 Desa Sudah Salur Dana Desa Tahap I

27 Mei 2020
823 Dilihat

Tim Bahas Persiapan HKG PKK, BBGRM, dan Gelar TTG Kaltim 2019

09 April 2019
6411 Dilihat

Pemprov Agendakan Penilaian 4 Lomba Bidang Pokja IV TP-PKK Kaltim

21 November 2019
6494 Dilihat

Gubernur Serahkan Penghargaan Lomdeskel Dihadapan Ratusan Kepala Desa dan Lurah

20 September 2023
4634 Dilihat

5.829 Narapidana dan Anak Terima Remisi Umum HUT ke 74 Kemerdekaan RI

16 Agustus 2019
888 Dilihat