SAMARINDA -- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutai Kartanegara melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Selasa (19/4/2022).

Kunjungan untuk menggali informasi dalam rangka melengkapi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kukar tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

"Kita ingin membahas terkait MHA. Hal-hal apa saya yang bisa diatur dalam perda dalam memberikan pengakuan dan perlindungan MHA,” ujar Ketua Pansus Betaria Magdalena.

Dia menganggap penting membuat payung hukum terkait pengakuan dan perlindungan MHA untuk menghindari permasalahan menyangkut adat di kemudian hari.

Terlebih Provinsi Kaltim menjadi lokasi pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga perlu diantisipasi agar keberadaan MHA di Kaltim, khususnya Kukar tidak tersingkir saat masuknya 2-3 juta orang ke Kaltim mendatang.

Itu sebabnya dalam penyusunan raperda inisiatif DPRD Kukar ini dinilai perlu pengayaan Informasi agar isinya mengakomodir segala hal terkait. “Sederhana tapi bermanfaat. Salah satu ayat saja bisa berdampak luar biasa,”katanya.

Sebagai perwakilan rakyat sudah sepatutnya kata dia mampu menjaga kearifan lokal. Raperda Pengakuan dan Perlindungan MHA ini salah satu upaya DPRD Kukar.

“Yang jelas ini inisiatif DPRD dalam melindungi hak masyarakat hukum adat. Khususnya terkait tanah adat agar tidak kejadian masalah soal tanah,”tegasnya.

Sementara itu Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin melalui Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy Noor Fathoni menyebut akan secara khusus membahas hal-hal yang dibutuhkan untuk memberikan masukan penyempurnaan raperda.

“Terkait MHA DPMPD tidak bisa sendiri. Apalagi ini produk hukum. Perlu melibatkan pihak terkait seperti Biro Hukum, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan, dan instansi terkait lain,”katanya.

Rapat dihadiri jajaran DPMPD Kaltim, DPMD Kukar, serta perwakilan LSM peduli masyarakat adat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim.(DPMPD Kaltim/arf)

Aswanda Sebut Pelatihan Efektif Tingkatkan Status IDM Desa

09 Maret 2024
225 Dilihat

TP-PKK Kaltim Sosialisasikan 3M di Paser

16 September 2020
6205 Dilihat

DPMPD Terbaik Pengelolaan Data Pelaporan RANHAM

09 Januari 2023
5284 Dilihat

Bantuan Permodalan BUMDes Disasar DPMPD Usulan Proyek Prioritas Nasional

13 Mei 2019
7209 Dilihat

FGD Bentuk Fasilitasi Kebijakan Penataan, Pemberdayaan, dan Pendayagunaan LKD/LAD

26 Februari 2020
8406 Dilihat

Direncanakan, Berau Tuan Rumah Gelar TTG Tingkat Provinsi Kaltim 2018

22 Januari 2018
7015 Dilihat