SAMARINDA - Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kaltim guna melakukan pertemuan dengan Gubernur Kaltim, Bupati Penajam Paser Utara, dan Bupati Kutai Kartanegara.
Kedatangan rombongan ingin mengetahui sejauhmana dan hal apa saja yang sudah dilakukan Pemprov Kaltim beserta Pemkab Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai lokasi pemindahan IKN.
"Makanya kita akan terima sebanyak mungkin informasi dari daerah. Masukan dari daerah dasar pansus berikan rekomendasi terhadap hasil kajian pemerintah terhadap lokasi pemindahan IKN," ujar Ketua Pansus Zainuddin Amali saat kunjungan Pansus DPR RI terhadap hasil kajian pemindahan IKN ke Kaltim, di Kantor UPTD Pengelola Bandara APT Pranoto Samarinda, Selasa (24/9).
Menurutnya rekomendasi yang dihasilkan pansus akan menjadi dasar pimpinan DPR menjawab surat presiden terkait hasil kajian pemindahan IKN terkait lokasi, pembiayaan dan infrastruktur, serta menyangkut lingkungan, aparatur, dan regulasi.
Kunjungan merupakan pertemuan awal yang akan dilanjutkan dengan berbagai pertemuan lebih lanjut yang membahas persiapannya secara detail.
"Harus tahu persis perencanaannya seperti apa yang telah disiapkan Gubernur Kaltim dan dua Bupati Kabupaten lokasi pemindahan IKN. Laporan rekomendasi pansus akan menjadi penentu rencana awal kebijakan pemerintah untuk pemindahan IKN," katanya.
Karenanya ia tidak ingin rekomendasi yang dihasilkan terhadap kajian pemerintah tersebut sifatnya asal-asalan atau dangkal.
Sementara Anggota Pansus yang DPR RI Dapil Kaltim, Hetifah Sjaifudian menyebut banyak hal yang akan kami bahas dengan gubernur dan bupati, terutama untuk persiapan lebih matang mengenai pemindahan IKN.
Pansus Pemindahan IKN, katanya, akan tetap fokus pada tugas dan fungsinya dalam kaitan IKN, termasuk tetap bekerja maksimal meski DPR RI periode 2014-2019 akan berakhir.
Untuk itu, selain kunjungan kerja, pansus juga telah mengagendakan beberapa kali rapat dengan pemerintah, yakni pada Rabu (25/9) bahkan sudah ada agenda rapat dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Lingkungan Hidup dan lain-lain, termasuk akan ada rapat dengan TNI-Polri.
"Semua ini dilakukan untuk memperoleh masukan terkait hasil kajian pemerintah terhadap rencana pemindahan IKN ke Kaltim. Adapun hasilnya nanti, rencananya akan dibawa ke pembicaraan tingkat II di paripurna pada 30 September 2019," ucap Hetifah.(DPMPD Kaltim/arf)
6638 Dilihat
6454 Dilihat
5949 Dilihat
6969 Dilihat
6616 Dilihat
6148 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |