SANGATTA – Pemkab Kutai Timur menunjukan keseriusannya meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) desa-desa di wilayahnya. Hal tersebut dibuktikan dengan dikucurkannya anggaran sebesar Rp350 juta dari APBD Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kutai Timur.

“Di Kutai Timur masih banyak Desa yang berstatus tertinggal dan selebihnya berkembang. Masih belum ada yang berstatus Desa Mandiri. Makanya dikucurkan anggaran tersebut untuk meningkatkan status IDM nya,” kata Kepala DPMPD Kutai Timur, Suwandi saat ditemui Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD Kaltim, Riani Tisnadewi bersama staf, di ruang kerjanya, Selasa (5/3).

Dana tersebut, kata dia, dipersilahkan digunakan untuk memberikan pendampingan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan akhirnya tidak lain untuk meningkatkan status IDM Desa di Kabupaten Kutai Timur.

Riani Tisnadewi bersama jajaran tidak puas hanya bertemu Kepala DPMPD Kutai Timur. Dia menyempatkan kunjungan tersebut melakukan peninjauan ke Kantor Sekretariat Tenaga Ahli Kabupaten Kutai Timur.

Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk berkoordinasi dan mendengarkan keluhan yang dirasakan para pendamping. Sekaligus melihat aktifitas mereka di Kabupaten Kutai Timur.

“Sejauh ini didapat keterangan bahwa untuk Tenaga Ahli Kabupaten Timur belum mengalami kendala yang berarti, khususnya dalam urusan dengan masyarakat. Semua masalah yang dihadapi di lapangan dapat diatasi,” katanya.

Hanya saja kendala yang masih menjadi masalah adalah tentang keterlambatan pelaporan karena faktor transportasi di Kabupaten Kutai Timur yang harus mencarter atau sewa kendaraan untuk pengiriman laporan ke Sekretariat Tenga Ahli di Sangatta.

Riani menambahkan para pendamping harus banyak berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Satker P3MD Kutai Timur, yakni Kepala DMPD dan jajarannya.

Dengan demikian diharap terjadi sinergitas antara Tenaga Ahli dengan Satker P3MD Kabupaten Kutai Timur dalam rangka memberdayakan masyarakat perdesaan di Kabupaten Kutai Timur. (DPMPD Kaltim/AMF/arf)