SAMARINDA – Pemkot Samarinda melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar Bimbingan Teknis Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan (Bimtek Sistem Informasi Prodeskel) bagi 130 orang peserta, di Samarinda, Rabu (20/3).

Pesertanya terdiri dari dua orang perwakilan perangkat masing-masing kelurahan dari 59 kelurahan, 10 orang perwakilan dari 10 kecamatan, dan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Kota Samarinda.

Bimtek Sistem Informasi Prodeskel yang rencananya dibuka Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Eko Prasetyanto Purnomo yang sekaligus menjadi narasumber kegiatan.

Namun karena berhalangan, pembukaan dilakukan Plh Sekkot Samarinda yang Kabag Kesra Pemkot Samarinda, Abdul Jami. Sementara peran sebagai pemateri digantikan Plt Kasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Wilayah III, Gabriel Bambang Sasongko.

Dalam arahannya Abdul Jami menyampaikan betapa pentingnya data prodeskel yang diinput secara online. Dengan adanya data prodeskel dinilai  dapat mengukur kecepatan perkembangan kelurahan sebagai hasil kegiatan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Data tersebut juga bisa digunakan untuk mengukur status kemajuan dan kategorial tingkat perkembangan kelurahan mulai dari swadaya hingga swasembada. Termasuk menjadi input strategis dalam musyawarah perencanaan pembangnan partisipatif.

“Terpenting data yang ada dapat digunakan sebagai alat deteksi masalah yang menghambat laju perkembangan kemajuan masyarakat maupun permasalahan pembangunan di setiap kelurahan,” sebutnya.

Dan diharap menjadi pedoman dalam penentuan arah perkembangan kelurahan sesuai dengan tipologi dan perkembangan masyarakat sebagai koordinasi integrasi dan simplikasi kebijakan dan program pembangunan yang masuk kelurahan. 

“Apalagi tahun ini kelurahan mendapat dana kelurahan dari pusat yang besarannya masing-masing mendapat dana sekitar Rp352 juta perkelurahannya,” timpalnya.

Namun demikian, hasil analisis prodeskel di provinsi menunjukan dari 59 kelurahan di Samarinda, baru 30 kelurahan yang input secara online. Sedangkan yang update data pada 2019 hanya dua kelurahan.

Karenanya DP3A Samarinda menggagas bimtek dimaksud bagi seluruh kelurahan yang ada di Kota Samarinda agar setiap kelurahan punya data prodeskel yang valid.

Bimtek juga menghadirkan jajaran DPMPD Kaltim yang diwakili Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan (PDKP). Kabid PDKP, Riani Tisnadewi mewakili Kepala DPMPD Kaltim dengan didampingi Kasi Pengembangan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan, Isnawati dan staf.(DPMPD Kaltim/isna/arf)