JAKARTA – Pemprov se Indonesia diminta menyiapkan dana pendampingan untuk Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024 mendatang.
“Ini agar saat pelaksanaan mendatang daerah sudah siap untuk program pendampingannya,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin melalui Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kasmawati saat menghadiri Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2022, di Jakarta, Senin (28/3/2022).
Terkait hal tersebut DPMPD Kaltim merespon positif kebijakan pusat tersebut dan akan segera menindaklanjuti menganggarkan dana pendampingan dimaksud.
Sebelumnya Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Mohammad Rizal menyebut sedianya P3PD dilaksanakan mulai tahun 2022, namun Ditjen Bina Pemdes masih menyiapkan Permendagri dan persiapan pembentukan Satker Provinsi.
“P3PD akan dilaksanakan tahun 2023 dan 2024 dan diminta Pemerintah Provinsi untuk menyiapkan dana pendampingan untuk P3PD tersebut,” katanya.
P3PD merupakan program pemerintah dalam mendukung implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara struktur dikawal oleh beberapa kementerian dan lembaga.
P3PD diharapkan membawa perubahan sistem pembinaan dan pengawasan kepada desa dan pemerintah daerah melalui inovasi pengembangan sistem peningkatan kapasitas yang lebih efisien (yang berbasis permintaan dan kebutuhan dengan menggunakan teknologi digital berbasis mekanisme pasar).
Pengembangan sistem pelaporan, monitoring dan umpan-balik yang efektif, serta pemberian insentif kepada desa dan kabupaten yang berkinerja baik untuk memperkuat capaian program. Sistem pendukung yang dikembangkan oleh pemerintah pusat (baik oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kemenko PMK) tidak hanya dapat mendukung dan mendorong efisiensi di pusat, namun juga dapat dipergunakan pemerintah daerah dan desa.
P3PD bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan desa di lokasi program, melalui perbaikan kinerja pemerintah dan aparat desa melalui penguatan sistem peningkatan kapasitas yang berbasis permintaan dan kebutuhan
Penguatan sistem pendampingan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
Mengujicobakan mekanisme pemberian insentif kepada pemerintah desa berdasarkan metrik kinerja utama dari tata kelola yang baik, penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi untuk memperbaiki koordinasi, supervisi monitoring dan evaluasi kinerja desa serta mendorong pemakaian data dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat desa
Pada akhirnya, P3PD diharapkan akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas belanja desa dan perbaikan layanan (Improvement of Village Service Delivery) kepada masyarakat desa.
Pada kesempatan itu dilakukan penyerahan Piagam dan Plakat Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2021 oleh Sekditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
Untuk Kalimantan Timur Juara 1 Lomba Desa adalah Kampung Sumber Agung, Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, plakat dan piagam diterima Kabid Pemdes DPMD berau Dan Juara 1 Lomba Kelurahan adalah Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, plakat dan piagam diterima Kadisdukcapil Kota Balikpapan selaku Plt. Kepala DP3AKB Kota Balikpapan.(DPMPD Kaltim/kasma/arf)
6220 Dilihat
6616 Dilihat
6726 Dilihat
4531 Dilihat
5977 Dilihat
6476 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |