Kutai Kartanegara, 18 Desember 2024 – Penilaian Verifikasi Lapangan Arindama di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berjalan lancar. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Puguh Harjanto, memimpin langsung tim penilai yang disambut hangat oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Arianto.

Dalam sesi paparan yang berlangsung di ruang rapat DPMD Kukar, Arianto menyampaikan sejumlah pencapaian luar biasa yang berhasil diraih oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bidang pembangunan desa. Salah satu yang paling menonjol adalah program pemberdayaan BUMDes yang telah mendampingi 33 unit BUMDes mulai dari tahap awal hingga mampu mengelola potensi pertanian lokal yang ada di kawasan perdesaan. Program ini dijadwalkan untuk expo Bumdes pada akhir Desember 2024.

Salah satu inovasi penting yang diangkat adalah implementasi aplikasi berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik di desa. Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA) diluncurkan untuk menciptakan sistem pemerintahan desa yang lebih transparan, efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi. Diantaranya, ada aplikasi pengelolaan keuangan desa yang kini dapat dilakukan secara online, menggantikan sistem konvensional yang memerlukan pengiriman dokumen fisik antara desa dan kecamatan.

Selain itu, aplikasi pencairan keuangan desa kini memudahkan pengurusan dana desa dengan proses yang lebih cepat dan murah. Aplikasi transaksi keuangan desa juga terintegrasi dengan sistem non-tunai, memungkinkan pembayaran langsung ke rekening penerima tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan.

Sementara untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Wisata, Arianto menekankan pentingnya pengembangan desa wisata sebagai bagian dari diversifikasi ekonomi desa. Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalokasikan dana sebesar 1 miliar rupiah untuk pengembangan infrastruktur di Desa Pela, termasuk pembangunan homestay dan fasilitas pendukung desa wisata. Sementara itu, Desa Danau Kumbara juga mendapat alokasi dana 1 miliar rupiah untuk pengembangan potensi wisata alam yang ada.

Program prioritas lain yang menjadi sorotan adalah penguatan kapasitas aparatur desa melalui pembentukan Gugus Tugas Pendamping Desa “Kukar Idaman”. Gugus Tugas ini bertugas untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di desa, mengkoordinasikan kebijakan, serta memfasilitasi perencanaan dan penganggaran program-program prioritas Bupati.

“Dengan adanya program Gugus Tugas Pendamping Desa, kami yakin dapat mencapai target pembangunan yang sudah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara lebih merata dan berkelanjutan,” jelas Arianto.

Selain itu, salah satu upaya yang terus didorong adalah kerjasama antar desa. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memfasilitasi pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di 12 kecamatan, serta mendorong kerjasama antara desa dan pihak ketiga untuk mendukung pembangunan yang lebih terintegrasi.

Tak ketinggalan, Arianto juga mengungkapkan harapannya dalam bidang infrastruktur energi. Saat ini, 193 desa dan 44 kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara akan menikmati listrik 24 jam, yang menjadi salah satu program unggulan dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

Penilaian Arindama di hari kedua ini memperlihatkan berbagai inovasi yang luar biasa dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa dan pengelolaan potensi daerah. Program-program yang diimplementasikan tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa. Semua pencapaian ini menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu contoh terbaik dalam pengelolaan desa yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing.