BALIKPAPAN -- Pelaksanaan program bimbingan teknis (bimtek) dan peningkatan kapasitas aparatur desa/kelurahan disebut perlu dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Ini agar program yang dilaksanakan tepat benar-benar bermanfaat meningkatkan kapasitas aparatur desa/kelurahan sesuai kebutuhan.
“Ada kekhawatiran apakah bimtek dan peningkatan kapasitas yang kita laksanakan selama ini bermanfaat. Fasilitasi menghadirkan narasumber berhasil meningkatkan pemahaman aparatur desa/kelurahan atau hanya mereka yang faham. Datang sebagai narasumber lalu pergi begitu saja atau hanya cerdas bagi dirinya sendiri,” ucap Kepala Kabag Perencanaan Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Oktofianus J Rahanra saat penutupan Lokakarya Pemerintahan Desa, di Balikpapan, Kamis (17/10).
Karenanya dia berencana akan lebih banyak melaksanakan kegiatan coaching atau bimtek terukur. Mengurangi sosialisasinya yang sifatnya kurang terukur capaiannya.
Sekalipun harus sosialisasi, itu hanya dilakukan di awal. Selebihnya lebih pada pembinaan secara mendalam.
Dia bahkan sudah mulai berfikir jangan-jangan desa bergerak lebih cepat dari pemerintah kabupaten, provinsi, mapun pusat. Bila itu terjadi maka akan terbalik. Pembina malah dibina.
Disisi lain dia mengaku ada kegelisahan apakah mungkin membangun desa sendirian. Sebab sebaiknya dilakukan berkolaborasi untuk percepatan.
“Makanya pertemuan antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendidikan seperti lokakarya pemerintahan desa diharap dapat mewujudkan kolaborasi para pihak membangun desa,” harapnya.
Lokakarya sendiri merekomendasikan beberapa hal penting antara lain pemerintah perlu koordinasi dengan pemda secara terus menerus guna sinkronisasi kebijakan program pemerintahan desa. Kemudian melakukan evaluasi setiap tahunnya agar terintegrasi dan efektif dalam pelaksanaannya.
Kemudian pemda diharap terus mendorong peningkatan kapasitas dan menumbuhkan inovasi untuk menggali sumber pendapatan desa.. Pemda harus mampu mengambil peran besar mengatasi permaslahan daerah.
“Bila perlu melakukan evaluasi setiap tahun dan rutin melaksanakan Diskusi Kelompok (FGD) terkait permasalahan pemerintahan desa dan model keberhasialan pelaksanaan pemerintahan desa,” serunya.(DPMPD Kaltim/arf)
5078 Dilihat
5657 Dilihat
.jpeg)
6682 Dilihat
6739 Dilihat
6560 Dilihat
8416 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |