SAMARINDA– Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 99/2017 disebut bakal menjadi landasan kebijakan perencanaan Gerakan Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Ini penting karena selama ini kegiatan PKK belum “konek” atau sinkron dengan perencanaan, sehingga tidak terakomodir dari APBD maupun APBN.  

“Karenanya Perpres diharap menjadi landasan kebijakan perencanan yang digunakan PKK. Harapannya PKK bisa berperan dalam pemerintahan,” sebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim melalui Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy, Surya Dharma Herman ketika dikonfirmasi, Selasa (20/3).

PKK harus berperan dalam pemerintahan karena merupakan perpanjangan tangan dan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan.

Itu sebabnya program kegiatannya harus sinkron dengan yang direncanakan OPD terkait sesuai kelompok kerja (pokja) masing-masing.

Secara umum, implementasi perpres akan diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah (PP) lingkup Kementerian Dalam Negeri. Salah satunya pemerintah terpilih pada saat pilkada dan yang menjadi janji saat kampanye harus dirumuskan menjadi program kerja lima tahunan RPJMN/RPJMD, termasuk untuk kegiatan desa.

“Yang jelas kegiatannya harus tetap mengikuti isu aktual dan sistematikanya, yang mana program PKK sudah terakomodir dalam RPJMN/RPJMD dan RPJMDes,” sebutnya.

Ia menyebut informasi tersebut diperolehnya saat menghadiri Rapat Konsultasi TP PKK Pusat yang dilaksanakan, di Jakarta, 7-9 Maret 2018.

Sedangkan terkait rapat konsultasi sendiri, Surya Dharma Herman mengatakan kegiatan diharap menjadi wahana terevaluasinya hal-hal yang sudah dilakukan TP PKK Provinsi, termasuk terevaluasi sistem administrasi PKK.

“Selanjutnya bila dijumpai kendala direkomendasikan strategi atau langkah tindak lanjut pelaksanaan program kegiatan PKK dalam rangka mendukung pemerintahan sebagai mitra kerjanya,” lanjutnya.(DPMPD Kaltim/arf)