BALIKPAPAN -- Momentum berkumpulnya pemangku kepentingan terkait pengelenggaraan pemilu dimanfaatkan Plt Sekprov Kaltim, M Sabani mengingatkan pentingnya meningkatkan partisipasi pemilih Pilkada serentak 2020.
Peserta Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (TP3D) se Kaltim diminta harus sepakat kerja keras meningkatkan partisipasi pemilih yang lebih baik di Kaltim.
"Tugas utama jajaran Kesbangpol di Kaltim adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Sebagai upaya menggugah kesadaran rakyat tentang pentingnya satu suara yang disalurkan pada Pilkada mendatang bagi kelangsungan demokrasi Kaltim," sebut M Sabani yang pembina TP3D saat membuka rakor, di Balikpapan, Senin (9/3.
Sebab ketika berkaca pada hasil Pemilihan Gubernur pada 27 Juni 2018 lalu, partisipasi pemilih kurang menggembirakan, yakni hanya mencapai 58,16 persen dari target 77,5 persen. Sementara Golput mencapai 41,48 persen.
Dia juga mengimbau semua yang hadir untuk mengajak masyarakat bersatu menyukseskan Pilkada Serentak 2020 di Kaltim, agar berjalan damai dan berkualitas. Kemudian men
Patut ketahui perlu diketahui tentang kondisi terkini, seiring dengan kian panasnya suhu politik. Karena persaingan antara kelompok pendukung.
Upaya untuk menonjolkan persaingan kelompok identitas, ditambah lagi dengan penggunaan sarana media sosial yang dimanfaatkan secara negatif.
Persaingan politik yang membawa isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) ke arah ekstrim, sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selanjutnya persaingan politik juga diwarnai dengan upaya-upaya untuk melakukan cara-cara curang, yakni politik uang. Selain melanggar hukum, politik uang juga tidak mendidik masyarakat.
"Mari kita berikan pengertian kepada masyarakat Kaltim agar tidak terpancing dengan isu yang menonjolkan kelompok identitas ke arah ekstrim dan tidak menerima pemberian uang yang bersinggungan dengan penyaluran hak pilih," ajaknya.
Selanjutnya yang tidak kalah penting, tentang pemanfaatan media sosial yang tidak bijak.
Penyebaran berita bohong atau hoax mewarnai media sosial yang sering berdampak terhadap kegaduhan politik di daerah.
Masyarakat harus diberi penyadaran agar tidak mudah percaya dengan informasi yang tersebar di media sosial. Apalagi sampai ikut-ikutan menyebarkan informasi yang jelas-jelas tidak masuk akal dan hoax.
Jika informasi yang bertebaran di dunia maya sulit dipercaya kebenarannya. Maka pemerintah harus mengambil peran penting untuk menjamin kebenaran informasi. Dalam hal ini jajaran Kesbangpol harus tampil untuk menangkal sejumlah informasi yang tidak benar.
"Menyimak berbagai fenomena media sosial akhir-akhir ini. Saya minta jajaran Kesbangpol Kaltim mengajak masyarakat bijak memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, sehingga berdampak positif bagi sukses Pilkada Serentak 2020," katanya.
Kemudian bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas dan tetap bekerja maksimal untuk melayani masyarakat.
Perlu ditegaskan agar ASN, jangan iku-ikut politik, karena sanksinya jelas. Yakni berupa penundaan kenaikan gaji berkala hingga pemberhentian secara tidak hormat.
"Selanjutnya kepada peserta, saya minta menyimak dan memperhatikan berbagai informasi serta pengetahuan yang disampaikan nara sumber," timpalnya.
Sebagaimana diketahui bersama, pada 23 September tahun ini, Bangsa Indonesia kembali akan menggelar hajatan besar Pilkada serentak memilih kepala dan wakil kepala daerah di masing-masing wilayah untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang akan menjadi perjalanan sejarah di negeri ini.
Sembilan dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur akan menggelar Pilkada Serentak 2020, yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Berau, Paser, Kutai Timur, Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Sementara itu Kabupaten Paser Penajam Utara (PPU) tidak menggelar Pilkada karena sudah digelar pada 2018 lalu.
Tahapan Pilkada Serentak ini sudah dimulai sejak awal Oktober 2019 dan pada saat ini sudah memasuki tahapan perekrutan dan pembentukan Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat kelurahan dan desa.
Sementara Ketua Panitia Rakor, Abdul Munif menyebut tujuan kegiatan untuk memastikan komitmen dan dukungan seluruh unsur TP3D dalam rangka menjaga kondusivitas daerah menjelang pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020.
Kegiatan dilakukan dalam bentuk rapat pertemuan dengan pengarahan dan penyampaian materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab dipandu oleh Pimpinan Rapat Plt Asisten I Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi dengan pemateri Ditjen Polpum Kemendagri yang diwakili oleh Direktur Kewaspadaan, KPU Kaltim, Kepala Biro PPOD Setda Kaltim, danDiskusi dan Tanya Jawab.
Yang nantinya akan dipandu oleh Pimpinan Rapat.
Peserta terdiri dari seluruh Anggota TP3D Prov. Kaltim dan Anggota TP3D Kab/Kota se Kaltim terdiri dari Sekretaris Daerah Kab/Kota se Kaltim, Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota se Kaltim, Kepala Dinas Kominfo Kab/Kota se Kaltim, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab/Kota se Kaltim, Kepala Satpol PP Kab/Kota se Kaltim, Kapolres se Kaltim, Dandim se Kaltim, Ketua KPU Kab/Kota se Kaltim, Ketua Bawaslu Kab/Kota se Kaltim, dan Kepala Bidang Poldagri Kab/Kota se Kaltim dengab jumlah peserta sebanyak sekitar 125 orang.(DPMPD Kaltim/arf)
5369 Dilihat
6575 Dilihat
7036 Dilihat
6885 Dilihat
7638 Dilihat
6529 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |