BALIKPAPAN -- Program penurunan emisi karbon disebut sangat penting untuk dikolaborasikan melibatkan semua pemangku kepentingan. Tidak terkecuali pelibatan sektor pendidikan menjadi sangat terbuka ikut andil mengurangi emisi karbon dari sektor deforestrasi dan degradasi hutan.

“Pelibatan dunia pendidikan khususnya SMA dan SMK misalnya dalam penanaman pohon sangat mungkin dilakukan. Jika terlaksana kita bisa menanam 165.000 pohon dengan estimasi setiap siswa menanam minimal satu pohon dari total 165.000 siswa SMA dan SMK di Kaltim,” ujar Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik saat membuka Desiminasi Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Tahun 2023 di Pemerintah Provinsi Kalimantan timur  yang dilaksanakan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, di Hotel Novotel Balikpapan, (31/1/2024).

Dia menilai saat ini program penurunan emisi saat ini masih dilakukan secara parsial atau sektoral sedangkan komponen lain belum begitu terlibat, khususnya dunia pendidikan dan para pemegang IUP Pertambangan.

Meski begitu Pj Gubernur sangat mengapresiasi semua upaya yang sudah dilakukan semua yang terlibat dalam program FCPF Carbon Fund sehingga mampu memperoleh dana dari bank dunia sebesar USS 110 juta.

Pemerintah Provinsi Kaltim berhasil mengurangi emisi karbon dari sektor deforestrasi dan degradasi hutan dengan skema result base payment dalam kerangka program fasilitas kemitraan kehutanan,

Program penurunan emisi karbon di Provinsi Kaltim merupakan inovasi yang sangat berani yang ditempuh jajaran pemerintah provinsi dan inovasi ini menjadi rujukan semua pemerintqh daerah di indonesia.

Seperti diketahui, kegiatan FCPF merupakan keberhasilan semua pihak sejak 2016 fase persiapan program, fase pelaksanaan, fase pelaporan dan fase penyaluran dana insentif karbon.

Pelibatan semua pemangku kepentingan akan semakin mempercepat pencapaian program penurunan emisi karbon di Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan dihadiri perwakilan DPMPTSP, Bappeda, BPKAD, DLH,Dishut, DPMPD, Biro Perekonomian, Biro Adpim, Diskominfo, dan Mitra Pembangunan. Hadir sebagai narasumber Asissten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekprov Kaltim, Kepala Perwakilan Perbendaharaan Provinsi Kaltim, serta dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kemenkeu.(DPMPD Kaltim/arf)