KUBAR - Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) melakukan monev bersama Pelaksanaan AMPL dan Standar Pelayanan Minimum (SPM), di Kampung Lakan Bilem, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Selasa (8/8/2023).

"Monev dalam rangka memastikan terlaksananya program dengan baik," ujar Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA, dan Teknologi Tepat Guna DPMPD Kaltim Elvis melalui Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPMPD Kaltim Noor Agustina selaku anggota Pokja AMPL.

Menurutnya, penyediaan akses air minum dan sanitasi menjadi prioritas nasional. Sebab setiap orang berhak atas air yang cukup, berkelanjutan, aman, dapat diterima, dapat diakses secara fisik, dan terjangkau untuk keperluan pribadi dan rumah tangga.

Salah satu indikator negara maju adalah penyediaan air minum dan sanitasi aman. Indonesia sebagai Negara Anggota G20 perlu meningkatkan akses air minum, salah satunya melalui pengembangan jaringan perpipaan.

Perpres No. 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024 mengatur penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman.

Indikatornya 90 persen layak (termasuk 15 persen aman), akses sanitasi layak dan aman 100persen layak (termasuk 15 persen aman), akses air minum layak & aman 0 persen BABS di tempat terbuka, dan 30 persen akses air minum jaringan perpipaan.

Terkait air minum dan sanitasi layak dalam P-RPJMD 2019-2023 untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum capaian akses air minum layak perpipaan capaiannya sudah mencapai 70 persen.

Ini melampaui target 2022 yang ditetapkan hanya 68,53 persen. Angka ini juga sudah melampaui target 2023 yang ditetapkan sebesar 70,53 persen.

Adapun anggota Tim Pokja AMPL yang terlibat Balai Prasarana Wilayah dan Pemukiman Kaltim, Biro Adbang Setprov Kaltim, Biro PPOD Setprov Kaltim, dan Dinas Lingkungan Hidup Kaltim.

Pada kesempatan itu tim juga menyempatkan untuk bermalam di Bumi Perkemahan Batuq Bura Lakan Bilem untuk menikmati keindahan alam yang masih asri.(DPMPD Kaltim/arf)