Samarinda — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur, Puguh Harjanto, didampingi Kepala Bidang Pemerintahan Desa beserta staf, hadir membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025, yang dilaksanakan pada Kamis, 9 Oktober 2025 bertempat di Harris Hotel Samarinda.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan aparatur kampung, dengan tujuan memberikan pemahaman teknis dan regulatif terkait penetapan serta penegasan batas kampung sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa yang tertib dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Puguh Harjanto menegaskan bahwa kejelasan batas wilayah kampung/desa merupakan aspek mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Penetapan dan penegasan batas kampung tidak hanya menjadi kebutuhan administrasi, tetapi juga berpengaruh besar terhadap pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, hingga penyelesaian potensi konflik antarwilayah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Puguh menjelaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perangkat kampung, dan lembaga teknis dalam mempercepat penyelesaian batas kampung secara legal dan terverifikasi.

Dalam laporan kegiatan disebutkan bahwa capaian penyelesaian batas desa/kampung di Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini telah mencapai 276 desa (33%) yang telah menetapkan batas wilayahnya dalam bentuk Peraturan Bupati.
Sementara itu, untuk Kabupaten Kutai Barat, baru terdapat 5 kampung yang telah memiliki penetapan batas kampung secara resmi melalui Peraturan Bupati.

Melalui kegiatan Bimtek ini, diharapkan akan tercipta percepatan penyelesaian batas kampung di Kutai Barat, sehingga seluruh wilayah kampung di Kaltim memiliki kepastian hukum dan dasar administrasi yang kuat untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.