Jam Operasional : Senin - Jum’at 08.00 - 16.00 WITA
BERAU, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur baru-baru ini melaksanakan Rapat Kerja Pemerintahan Desa/Kampung dan Kelurahan se-Kalimantan Timur Tahun 2016. Rapat dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 31 Maret 2016 di Kabupaten Berau. Raker Pemerintahan Desa/Kampung dan Kelurahan se-Kalimantan Timur Tahun 2016 ini diikuti dari perwakilan BPMPD 7 Kabupaten dan 3 Kota. Raker secara resmi dibuka oleh Asisten Pemerintahan Sekda Prov.Kaltim Drs.A.S.Fathur Rahman, MSi. di Balai Mufakat Tanjung Redeb, Senin (28/3) malam.
Raker ini juga dihadiri Bupati Berau, Muharram, Sekkab Jonie Marhansyah, Kepala BPMPD Kabupaten Berau,DatuKisuma, Kepala BPMPD Provinsi Kaltim M.Jauhar Efendi dan nara sumber Aferi S.Fudail Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
Bupati Berau, dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada para peserta Raker dan mengucapkan terima kasih atas ditunjuknya Berau sebagai tuan rumah pelaksanaan Raker Pemerintatahan Desa/Kampung dan Kelurahan ini. “Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya kepada Berau menjadi tuan rumah Raker ini,” ucapnya. Raker yang dipusatkan di Bumi Batiwakkal ini dikatakannya juga menjadi bagian promosi pariwisata Berau.
Lebih lanjut Muharram mengharapkan dari raker ini akan merumuskan berbagai kebijakan dalam mendukung program pemerintahan desa/kampung dan kelurahan, terutama bagaimana memperkuat pemerintahan kampung yang saat ini juga telah mendapat kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan.
Hal ini seiring dengan program pemerintah pusat yang membangun dari pinggiran dan juga sejalan dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Berau saat ini yang juga akan mulai mengalokasikan anggaran Rp.2 miliar sampai Rp.5 miliar per desa/kampung. Ini berarti beban kerja pemerintahan desa/kampung saat ini disampaikan Muharram semakin berat. Sistem pengelolaan yang dilakukan sama dengan apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten, hanya nilai anggaran yang berbeda. Setiap desa/kampung harus sudah menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa/kampung, begitu juga dengan menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa/kampong
Untuk itu lanjut Muaharram lagi, kelembagaan patut menjadi perhatian. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menyiapkan tenaga sarjana pendamping untuk masing-masing pemerintahan desa/kampung, sehingga dalam penyusunan mulai dari perencanaan hingga pelaporan, tenaga sarjana pendamping memiliki peranan penting.
“Kami mengusulkan untuk ada tenaga sarjana pendamping dalam pembangunan desa/kampung ini, sehingga pemerintahan desa/kampung akan sangat terbantu,” tegasnya.
Sementara itu Asisten I Sekda Prov.Kaltim A.S.Fatur Rahman, mewakili Gubernur Kaltim, dalam sambutannya menegaskan pentingnya pelaksanaan rapat kerja pemerintahan desa/kampung dan kelurahan ini. Ia berharap Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang menjadi narasumber dapat memberikan informasi lengkap kepada para perangkat daerah terkait program pemerintahan desa atau kampung maupun Kelurahan.
A.S.Fatur Rahman juga mendukung program Bupati Berau, Muharram yang perlu adanya tenaga sarjana pendamping bagi pemerintahan desa/kampung. Menurutnya upaya ini bagian sangat penting untuk memberikan bantuan kepada pemerintah desa/kampung dalam melaksanakan programnya.
Bahkan menurut A.S Fatur Rahman lagi program yang pernah dilaksanakan pemerintah Pusat yaitu Program Nasional Pembangunan Mandiri Pedesaan (PNPM) bisa diwujudkan kembali dengan program serupa yang dilakukan di daerah.
“Pola PNPM sangat tepat karena desa terbangun dan masyarakat terberdayakan,” tandasnya.
Dalam Rapat Kerja Pemerintahan Desa/Kampung hari berikutnya peserta yang hadir mendapatkan pembekalan dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Aferi S.Fudail Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa sebagai narasumber utama pada Raker ini.
Asisten Pemerintahan Sekda Prov.Kaltim A.S.Fatur Rahman juga sekaligus menjadi narasumber pada Raker ini, dengan mengambil tema Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Timur.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Moh.Jauhar Efendi juga menjadi narasumber dalam Raker tersebut, dengan memaparkan Program Kerja Tahun 2016 Bidang Pemerintahan Desa dan Evaluasi Kegiatan di Tahun 2015, dan diakhir acara raker dibuat kesepakatan bersama 10 Kabupaten/Kota Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa/Kampung dan Kelurahan Tahun 2016.
Yang menarik dari Raker ini adalah Kepala Kampung Merabu Franly Aprilano Oley diberikan kesempatan menjadi narasumber, ia memaparkan potensi yang dimiliki kampungnya,denganluasan wilayah Hutan Lindung seluas ± 10.800 Ha dan Hutan Produksi seluas ± 12.200 Ha dan Ekosistem Karst 7.500 Ha. Potensi yang dimiliki Desa Merabu selain Madu Hutan juga ada potensi wisata Goa-Goa peninggalan sejarah, Danau Nyandeng dan juga memiliki kandang Sapi seluas 25 Ha.
Potensi-potensi ini tentu saja menjadi harapan besar bagi warga kampung Merabu dalam kepemimpinannya agar Kampung Merabu menjadi Kampung yang cepat berkembang dan mandiri yang pada akhirnya membawa kesejahteraan bagi seluruh warga kampungnya.
“Franly Aprilano Oley mengatakan Visi Kampung Merabu adalah “ASIK” yaitu Aman, Sehat, Indah dan Kreatif,” seraya tersenyum puas..(*)Editor bid.pemdes-bpmpd:Asmawarita