SAMARINDA -- Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menaruh harapan Rapat Kerja Teknis (Rakertek) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat se Kaltim tahun 2023 dapat meningkatkan komitmen serta menghasilkan rumusan dan masukan penting sebagai dasar penyusunan kebijakan percepatan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

"Saya minta semua memberikan perhatian serius dan komitmen untuk bersinergi dan kolaborasi untuk percepatan pemberian pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan MHA," seru Pj Gubernur Akmal Malik dalam sambutannya yang disampaikan Sekretaris DPMPD Kaltim Eka Kurniati saat membuka Rakertek Pemberdayaan MHA se Kaltim 2023, di Hotel Aston Samarinda, Selasa (21/11/2023).

Dia berharap ke depan MHA tidak hanya menjadi objek pembangunan, tapi juga menjadi insan bagian pembangunan. Dengan diberikan perhatian dan kesempatan terlibat dalam pembangunan diharap kehidupan mereka lebih baik.

Lebih lanjut, dari 185 komunitas asli Kaltim yang tersebar di 150 desa dan kelurahan baru dua komunitas yang sudah diakui menjadi MHA.

Melalui rekertek diharap memberikan ruang kepastian hukum identifikasi, verifikasi dan validasi serta ditetapkan menjadi MHA.

"Untuk itu semua diajak berikan perhatian dan keberpihakan terhadap keberadaan masyarakat yang hidup berkelompok agar diberikan pengakuan dan diberdayakan," tandasnya.(DPMPD Kaltim/arf)

Kaltim Ikuti Bimtek Pemetaan Kebutuhan TTG

29 Agustus 2018
6600 Dilihat

15 Pejabat Struktural Pemprov Kaltim Dilantik Duduki Jabatan Baru

10 Agustus 2020
1533 Dilihat

Siap Digeber di Kaltim, Program Inovasi Desa Kemendes PDTT

30 Oktober 2017
7340 Dilihat

Diwacanakan, Paser Tuan Rumah Urung Rembuk Nasional BUMDes 2019

22 Februari 2018
6763 Dilihat

Kaltim Ikuti Festival BUMDes Nusantara di Bengkulu

16 November 2018
7084 Dilihat

BLT Desa Komponen Terbesar Realisasi Sementara DD 2020

29 Juli 2020
6876 Dilihat