SAMARINDA -- Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menaruh harapan Rapat Kerja Teknis (Rakertek) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat se Kaltim tahun 2023 dapat meningkatkan komitmen serta menghasilkan rumusan dan masukan penting sebagai dasar penyusunan kebijakan percepatan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

"Saya minta semua memberikan perhatian serius dan komitmen untuk bersinergi dan kolaborasi untuk percepatan pemberian pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan MHA," seru Pj Gubernur Akmal Malik dalam sambutannya yang disampaikan Sekretaris DPMPD Kaltim Eka Kurniati saat membuka Rakertek Pemberdayaan MHA se Kaltim 2023, di Hotel Aston Samarinda, Selasa (21/11/2023).

Dia berharap ke depan MHA tidak hanya menjadi objek pembangunan, tapi juga menjadi insan bagian pembangunan. Dengan diberikan perhatian dan kesempatan terlibat dalam pembangunan diharap kehidupan mereka lebih baik.

Lebih lanjut, dari 185 komunitas asli Kaltim yang tersebar di 150 desa dan kelurahan baru dua komunitas yang sudah diakui menjadi MHA.

Melalui rekertek diharap memberikan ruang kepastian hukum identifikasi, verifikasi dan validasi serta ditetapkan menjadi MHA.

"Untuk itu semua diajak berikan perhatian dan keberpihakan terhadap keberadaan masyarakat yang hidup berkelompok agar diberikan pengakuan dan diberdayakan," tandasnya.(DPMPD Kaltim/arf)