SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan kabupaten se Kaltim. Rakor bertujuan untuk membahas masalah dan kendala pengelolaan keuangan di kabupaten se Kaltim.

“Tujuan utamanya menerima laporan terkait penyaluran Dana Desa di kabupaten masing-masing. Termasuk diharapkan dapat saling sharing masalah atau kendala yang dihadapi dalam proses penyaluran Dana Desa pertahapannya secara khusus, maupun pengelolaan keuangan desa secara umum,” ujar Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan (Pemdeskel) DPMPD Kaltim, Noor Fathoni saat membuka rakor, di Ruang Rapat Kantor DPMPD Kaltim, Kamis (5/12).  

Rakor kemudian dipandu Kepala Seksi Kewenangan, Keuangan, dan Aset Desa, Kasmawati dengan dihadiri Kepala Seksi Penataan Administrasi Desa dan Kelurahan, Dakwan Diny, dan Kepala Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan, Vincentius Samadi Ponco Putro.

Menurutnya, kendala dan permasalahan yang dihadapi setiap daerah tentu akan berbeda satu sama lain. Namun dengan dibahas bersama diharap bisa direkomendasikan solusi terbaik mengantisipasi agar kendala dan permasalahan yang terjadi saat ini tidak terjadi dikemudian hari.

Sementara jika ada permasalahan terkait kebijakan, akan disampaikan pada pertemuan dengan tataran pemerintah pusat.

“Yang jelas DPMD dan BPKAD harus lebih berperan aktif dalam pembinaan yang berkaitan pengelolan keuangan desa. Dengan begitu desa bisa lebih memaksimalkan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” katanya.

Rapat sendiri dihadiri perwakilan DPMD dan BPKA Kabupaten se Kaltim. Mereka secara bergantian menyampaikan progres penyaluran Dana Desa tahap I, tahap II, maupun tahap II sebagai laporan. Dan menjelaskan kendala dan permasalahan yang menghambat penyalurannya.(DPMPD Kaltim/arf)