SAMARINDA -- Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Rakor PMPD) Kaltim 2019 berakhir. Namun pelaksanaannya masih menyisakan cerita yang laik untuk diulas.

Seperti halnya pelaksanaan rakor pada umumnya  selalu ada catatan penting untuk menjadi perhatian bersama. Tidak terkecuali Rakor Bidang PMPD 2019.

Setelah sekretariat serta bidang-bidang DPMPD Kaltim memaparkan evaluasi program/kegiatan tahun anggaran 2018 dan program/kegiatan 5 tahun mendatang, dilanjutkan tanggapan oleh DPMD kabupaten dan kota.

Dalam paparan yang disampaikan DPMD dan instansi membidangi urusan PMPD 10 kabupaten/kota ada 3 kabupten yang menyampaikan perkembangan BUMDes/BUMKam. 

Kesempatan pertama didaulat kepada Kepala DPMK Berau, Ilyas Natsir. Dia menyampaikan dari 100 kampung yang ada di Berau menunjukan perkembangan BUMKam sangat baik.

"Sejauh ini sudah terbentuk 67 BUMKam dari 100 kampung se Kabupaten Berau. Kita akan terus mendorong kampung yang belum mendirikan BUMKam untuk segera mendirikannya," ujar Ilyas Natsir saat Rakor PMPD Provinsi Kaltim 2019, di Samarinda, Jumat (8/3) kemarin. 

Ilyas berharap provinsi memberikan pelatihan manajemen usaha bagi BUMKam agar kapasitas pengelolanya memiliki pengetahuan dalam pengelolaan usaha. Gilirannya diharap terwujud sinergitas dengan pelatihan yang sudah dilakukan DPMK Berau hasil kerjasama dengan pihak swasta terutama PT. Berau Coal.

Pun demikian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan informasi yang disampaikan perwakilan DPMD Kutai kartanegara. Perkembangan BUMDes di Kutai Kartanegara sudah mencapai 171 BUMDes.

Dari jumlah tersebut 71 diantaranya masuk kategori BUMDes aktif dan 100 masih dalam proses pengembangan. 

Perkembangan BUMDes juga dikemukakan perwakilan DPMK Kutai Barat. BUMKam yang sudah terbentuk sebanyak 136. Sebanyak 97 diantaranya dalam kategori aktif dan sebanyak 39 masih tidak aktif. Sedangkan kampung yang belum mendirikan BUMKam sebanyak 54 kampung.

Empat kabupaten tidak menyampaikan perkembangan bumdesa secara spesifik kabupaten kutai timur, ppu, paser dan mahakam ulu. Sementara kota samarinda, bontang tidak menyampaikan karena tidak memiliki desa sehingga secara logis tidak memiliki bumdesa. Satu pemerintah kota balikpapan tidak hadir.

Paparan yang disampaikan lebih fokus pada program dan kegiatan unggulan yg melibatkan pemerintahan desa secara umum serta mengeluhkan masih terbatasnya anggaran untuk kegiatan pemberdayaan dibanding anggaran pembangunan desa. 

Rapat koordinasi merupakan ajang melakukan sinergi program dan kegiatan provinsi dan kabupaten dalam bidang pemberdayaan dan pemerintaha  desa sehingga program dan kegiatan lebih terarah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Rapat koordinasi diakhiri dengan sesi poto bersama seluruh peserta dpmd kabupaten dan dpmpd provinsi kalimantan timur.

Rapat koordinasi resmi ditutup tepat pukul 16.00 wite oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa provinsi kalimantan timur.(DPMPD Kaltim/muri/arf)