PENAJAM -- Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakorda PPPA) diharap menjadi media mendudukan kembali segenap pemangku kepentingan untuk evaluasi pencapaian intervensi dalam PPPA.

"Apa yang sudah dilakukan terkait isu pemberdayaan perempuan. Sejauh mana intervensi terhadap target pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan," sebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni saat membuka Rakorda PPPA tingkat Provinsi Kaltim tahun 2024, di Aula Kantor Bupati PPU, Ahad (25/2/2024) malam.

Berbicara perempuan tidak hanya terkait peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, tetapi sejauh mana intervensi terhadap kelompok perempuan yang menjadi sasaran ditingkatkan pemberdayaannya.

Menurutnya ada tiga kelompok area yang menjadi sasaran intervensi yakni pemberdayaan perempuan kepala keluargan Bukan berarti singgle parent tapi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.

Kemudian perempuan penyintas kekerasan atau korban kekerasan dalam rumah tangga, serta kelompok rentan yang bekerja upah dibawah minimum seperti perempuan pekerja paruh waktu.

"Semoga ada rekomendasi yang bisa fokus beri kontribusi terhadap tiga kelompok tadi yang ditingkatkan, dan hasilnya seperti apa," sebutnya.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Noryani Sorayalita menyebut Rakorda PPPA mengusung Tema "Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan" karena Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) peringkat 26 dari 48 provinsi.

Hal tersebut disinyalir terjadi karena sumbangan pendapatan perempuan di keluarga masih rendah.

"Mari kabupaten/kota meningkatkan pemberdayaan perempuan kepala keluarga untuk meningkatkan rangking IDG kita," serunya.

Lantas Sekda PPU Tohar berharap Rakorda PPPA merumuskan pengentasan stunting melalui pemberdayaan perempuan.

Rakorda PPPA dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni dengan ditandai pemukulan gong didampingi Kepala DKP3A Noryani Sorayalita. Nampak hadir Kepala Perangkat Daerah lingkup Kaltim dan kabupaten/kota pemangku kepentingan terkait PPPA.

Dari DPMPD Kaltim dihadiri Kepala Dinas Anwar Sanusi dan Kebid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy Roslindawaty.(DPMPD Kaltim/arf)