watch_later

Jam Operasional : Senin - Jum’at 08.00 - 16.00 WITA

Semua Artikel

Artikel

Rapat Perdana Persiapan Kunker Menteri Desa dan PDT RI di Kaltim


Dalam rangka mempersiapkan kunjungan kerja Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia Yandri Susanto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi perdana dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait yakni Dinas Pariwisata, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perikanan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa se Kalimantan Timur dan lembaga terkait. Fokus rapat kali ini adalah mengeksplorasi potensi kolaborasi antara sektor pertambangan, perikanan, dan pariwisata untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi desa melalui pengelolaan bekas lahan tambang yang dapat menjadi destinasi wisata.

 

Puguh Harjanto Kepala DPMPD yang memimpin langsung rapat pagi ini menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk memaksimalkan potensi bekas lahan tambang. Ia menekankan perlunya pengelolaan lokasi-lokasi bekas tambang yang sudah dilimpahkan kepada desa atau yang melibatkan kerja sama dengan Pemda/Bumdes agar dapat berfungsi optimal.

 

Dalam rapat tersebut juga dibahas pengembangan satu lokasi yang dapat digunakan untuk menebar benih ikan dan penanaman pohon sebagai bagian dari rencana destinasi wisata berbasis alam. Di samping itu, Bumdes diharapkan dapat memainkan peran penting dalam pengelolaan potensi-potensi ini.

 

Sejumlah lokasi yang disampaikan melalui Kepala DPMD Kabupaten telah mencatatkan potensi besar dalam pengelolaan eks lahan tambang, namun masih banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan akses dan pengelolaan yang belum maksimal, seperti yang terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di Berau, meskipun sudah ada demplot dan rencana pengembangan kawasan, eks tambang yang dikelola oleh masyarakat kampung masih terbatas. Dan, akses untuk budidaya ikan di bekas lahan tambang belum disarankan, kecuali untuk lokasi yang sudah tidak digunakan dalam waktu lebih dari 20 tahun.

 

Namun, beberapa daerah seperti Kutai Kartanegara dan Paser menunjukkan potensi besar. Desa Loa Ulung di Kukar direncanakan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan. Sementara di Paser dan Berau, terdapat sejumlah lokasi bekas tambang yang potensial untuk dikelola lebih lanjut, dengan kerja sama antara Bumdes, Pemda, dan perusahaan.

 

Salah satu isu krusial yang turut dibahas adalah dampak lingkungan dari budidaya perikanan di lahan bekas tambang. Dinas Perikanan menegaskan bahwa budidaya ikan di lahan eks tambang tidak dianjurkan, terutama jika lahan tersebut belum cukup lama ditinggalkan, karena potensi kandungan logam berat yang masih terkandung di dalamnya dapat membahayakan kualitas air dan ikan. Sebagai alternatif, budidaya ikan nila di kolam yang telah disiapkan secara terpisah menjadi solusi yang lebih aman.

Selain itu, di beberapa daerah seperti Berau, restorasi mangrove juga dijadikan sebagai opsi untuk memulihkan ekosistem dan mendukung kegiatan pariwisata berbasis alam.

 

Untuk memastikan langkah-langkah yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik, Rencananya Menteri Desa dan PDT bersama Kementerian KKP akan melakukan kunjungan pada minggu ketiga Januari 2025. Kunjungan ini akan melibatkan beberapa daerah yang telah dipilih, antara lain Paser, PPU, Kukar, Berau, dan Kutai Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk menilai langsung potensi lahan bekas tambang, serta mengevaluasi apakah kerja sama dengan Bumdes dan perusahaan dapat diwujudkan.

 

Puguh berharap kunjungan ini dapat menghasilkan pemetaan yang lebih rinci tentang potensi dan tantangan yang dihadapi di masing-masing daerah, serta memberikan solusi konkret yang dapat diimplementasikan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

 

Adapun dua opsi rencana lokus kunjungan kerja yang akan dilakukan adalah Paser - PPU – Kukar, atau  Berau - Kutim - Kukar

 

Dalam kesempatan tersebut, Bumdes diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam pengelolaan potensi wisata dan ekonomi berbasis sumber daya alam, baik itu melalui kerjasama dengan perusahaan, maupun dengan pemerintah daerah. Dinas Pariwisata dalam penyampaiannya siap untuk memberikan pelatihan dalam pengelolaan destinasi wisata melalui Pokdarwis.

#Berita