TENGGARONG - Sekprov Kaltim, Rusmadi memberi apresiasi inisiasi penyelenggaraan Seminar Nasional tentang implementasi dana desa, pencegahan dan pengawasan dalam mewujudkan desa berintegritas bagi perangkat desa se Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan diharap dapat mengajak keterlibatan semua pihak ikut mengawal pengelolaan atau implementasi dana desa yang bersumber dari APBN dengan baik terhindar dari penyalahgunaan pemanfatannya.

"Karena itu seminar sangat penting dan strategis. Mengingat pada forum ini semua pihak bertemu, baik pemerintah maupun unsur lain dalan masyarakat untuk mewujudkan terwujudnya desa berintegritas dalam konteks Nawa Cita," kata Rusmadi dalam sambutan yang disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi. Hal tersebut ditegaskan saat menghadiri Seminar Nasional, di Aula BAPPEDA Kutai Kartanegara, Kamis (21/12). Ia menambahkan bahwa salah satu agenda prioritas dalam Nawa Cita yang menjadi substansi seminar adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan prinsip pembangunan yang diamanahkan dalam UU Desa, yakni desa membangun dan membangun desa. Maksudnya desa harus bergerak membangun, tapi juga perlu mendapat dukungan memadai serta adanya dukungan dan keterlibatan semua pihak dan sektor agar terjadi percepatan serta hasilnya dirasakan masyakat.

"Dana desa yang merupakan dukungan anggaran pembanguna desa dari APBN tersebut diharap digunakan dengan baik dalan rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," katanya. Sejalan dengan itu pihak terkait penyaluran dana desa dapat memaksimalkan perannya mewujudkan pembanguna desa. Pemprov juga disebut juga sudah ingatkan camat agar bisa menjadi fasilitator dan motivator kepala desa beserta perangkatnya menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Camat juga hendaknya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga dapat mengantisipasi dini hal tidak diinginkan dalam pengelolaan desa.

Selanjutnya DPMPD diharap memberikan bimbingan program bagi kepala desa dan perangkatnya agar bisa menjalankan pemerintahan baik dan bersih. Pemkab diminta melakukan review dan pengawalan rencana kerja pemerintah desa. dan APBDesa 2017 agar dapat sejalan dengan penggunaan dana desa dari APBN untuk bersinergi dengan ADD dan sumber pendapatan desa lainnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Harus difahami adanya UU Desa tida serta merta harus membangun daerahnya sendiri tanpa dukungan pihak lain. Desa harus didukung pihak lain semua sektor agar cepat berhasil," katanya sambil mengingatkan pentingnya perkuat koordinasi dan sinkronisasi, serta harmonisasi tuk wujudkan membangun dari pinggiran.

Seminar dibuka Plt Bupati Kutai Kartanegara, Edy Damansyah dengan menghadirkan narasumber Ketua Satgas Dana Desa Irjen Purn Bibit Samad Rianto, Kajati Kaltim, Fadhil Zumhana, serta Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Kaltim, Miden Sihombing.(DPMPD Kaltim/arf)