SAMARINDA --  Rapat Paripurna ke 16 DPRD Kaltim dengan agenda penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi tentang Raperda Pelaksanaan APBD 2018 banyak menyoroti bencana banjir yang menimpa beberapa kabupaten/kota di Kaltim beberapa waktu terakhir.

Juru bicara fraksi-fraksi sebelum memulai penyampaian pemandangan umumnya cenderung mengomentari soal banjir beserta memberi masukan solusi penanganannya.

Juru Bicara Fraksi PKS, Ali Hamdi salah satunya. Dia mengapresiasi tim reaksi cepat yang sudah membantu penanganan banjir di beberapa kabupaten/kota se Kaltim.

“PKS juga mendukung langkah jangka panjang penanganan banjir kabupaten/kota,” kata Ali Hamdi dalam Pemandangan Umum Fraksi PKS pada Rapat Paripurna ke 16, di Gedung DPRD Kaltim, Senin (17/6).

Khusus penanganan banjir di Ibu Kota Provinsi Samarinda, dia menyarankan Pemprov Kaltim meningkatkan pemelirahan saluran drainase, pengerukan waduk benanga, dan pengerukan folder dari endapan sedimentasi.

Realisasinya, pemerintah harus berani ambil langkah terpadu dan komperhensif bila ingin merealisasikannya.

“Termasuk harus bertindak tegas pada pengembang perumahan agar mengelola saluran air lingkungannya, sehingga tidak langsung turun ke masyarakat, melainkan harus dikelola di perumahan dulu,” sebutnya.

Sedangkan terkait laporan keterangan pertanggung jawaban dan raperda, Fraksi PKS secara prinsip menerima dengan disertai tanggapan dan jawaban.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun saat memimpin sidang paripurna menyebut rapat merupakan kelanjutan paripurna sebelumnya dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2018 Gubernur Kaltim.

Dia juga mengajak semua pihak menjaga kondusifitasi pasca pemilu. Jaga kemanan dan rasa memiliki dengan menerima apapun hasil yang ditetapkan. “Hasilnya mendatang ditetapkan melalui proses demokrasi seadilnya,”katanya.(DPMPD Kaltim/arf)