SAMARINDA, Ketika aku ditunjuk menjadi Camat Penajam (1998-1999), Kabupaten Pasir (sekarang masuk Kabupaten Penajam Paser Utara), aku mengalami sebuah kisah nyata yang sampai saat ini tidak pernah kulupakan. Kisah kesalah-pahaman komunikasi antara saya dengan Bupati Pasir waktu itu.

Sebelum kulanjutkan cerita kisah nyata tersebut, aku ceritakan dulu situasi wilayah Kecamatan Penajam. Aku dilantik menjadi Camat Penajam oleh Bupati Pasir atas nama Gubernur Kalimantan Timur di Tanah Grogot, pada bulan September 1998. Beberapa hari kemudian, bertempat di Aula Kantor Camat Penajam, aku juga dilantik menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Kecamatan  Penajam, oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Pasir, atas nama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur.

Saat itu, sore hari ketika aku sedang santai  di rumah jabatan selepas jam kantor, terdengar telepon berdering. Ku angkat gagang telepon dan kuucapkan ”Assalamu’alaikum”. Terdengar jawaban suara di seberang sana, ”Wa’alaikumussalam”. Dialog terus berlanjut dan kutanyakan, dengan siapa saya bicara? ”Dengan Ramli”, kata si penelepon tersebut. Terus kutanyakan, ”Ramli siapa?” Dia jawab, seperti jawaban semula, ”Dengan Ramli”. Ku berondong lagi pertanyaan dengan nada yang agak tinggi, ya dengan ”Ramli siapa?” Soalnya banyak yang bernama Ramli. Ada Ramli Lurah (maksudku Lurah Sesumpu), dan Ramli-Ramli yang lain. Terdengar jawaban dari gagang telepon dengan suara agak meninggi dan tegas, ”Ramli, Bupati Pasir”.

Mendengar jawaban yang cukup tegas tersebut, aku merasa salah tingkah dan langsung kujawab, Siap Pak! Mohon maaf, tadi saya mempertanyakan ulang dan menanyakan identitas lengkap Bapak. Ya waktu itu, aku tidak menyangka sore-sore yang menelepon seorang Bupati. Kukira yang nelepon Ramli, Lurah Sesumpu (salah satu wilayah kelurahan di Kecamatan Penajam) atau Ramli yang lain. Apalagi selama ini Pak Bupati memang tidak pernah menelpon, karena kalau komunikasi biasanya hanya pada waktu rapat atau pertemuan di Kantor Bupati maupun di pendopo rumah jabatan Bupati.

Untungnya Pak Bupati tidak mempermasalahkan intrograsi yang kulakukan. Aku sedikit lega. Setidaknya aku tidak merasa terlalu bersalah. Pak Bupati berjiwa besar. Nampak sifat kepamongannya (sifat melindungi dan mengayomi bawahan). Mungkin ini sebagai akibat jiwa kepamongan beliau sebagaimana telah diajarkan waktu beliau kuliah di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Samarinda, maupun waktu kuliah di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta.

Almarhum memang sosok yang sangat sederhana dan low profile. Bayangkan, di awal pembicaraan telepon, beliau tidak menyebut jabatan dan memperkenalkan dirinya pun tidak pakai kata ”Pak”. Tapi langsung menyebut nama panggilannya, ”Ramli”. Pernah suatu saat ketika aku menghadap beliau untuk melaporkan tuntutan warga masyarakat Penajam tentang permintaan penerangan jalan umum, beliau mengeluhkan para Kepala Bagian yang kadang-kadang sulit ditelepon karena sering tidak berada di tempat. Keluhan itu wajar, karena waktu itu memang belum ada handphone, smartphone, android, yang mempunyai fasilitas teknologi canggih, sehingga ketika para kepala bagian meninggalkan ruang kerja (entah untuk urusan apa), bisa dilacak keberadaannya. Almarhum sambil berkelakar mengatakan, bahwa lebih sulit mencari Kepala Bagian daripada mencari Bupati. Sungguh ini sebuah ironi.

Ternyata pembicaraan via telepon Pak Bupati, yang bernama lengkap Drs. Haji Achmad Ramli, memerintahkan untuk menerima dan menjamu rencana kunjungan kerja rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Provinsi Irian Jaya (sejak jaman Gus Dur menjadi Presiden, dirubah menjadi Provinsi Papua). Pak Bupati memberi arahan agar aku menerima kunjungan tamu tersebut dan tidak perlu diantar untuk studi banding ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir yang jaraknya 150 km. Padahal tamu tersebut dari Pemerintah Daerah Provinsi dan ingin melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten. Sejenak terlintas dalam pikiranku, enaknya jadi Bupati. Tamu level propinsi disuruh menerima pada tingkat kecamatan dan tidak diberikan bantuan pendanaan sama sekali.

Selepas menerima instruksi tersebut, besok pagi aku kumpulkan staf untuk rapat mempersiapkan kedatangan rombongan DPRD Provinsi Irian Jaya. Saya katakan sama staf, ada gak biaya untuk menjamu tamu? Dijawab, ”Tidak ada Pak”. Ya memang waktu itu anggaran rutin Sekretariat Kecamatan memang teramat kecil. Saya masih ingat tunjangan jabatan sebagai Camat Kepala Wilayah (eselon IV.a) hanya sebesar seratus ribu rupiah. Ditambah insentif dari Pemkab Pasir juga sebesar seratus ribu rupiah. Waktu itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memberikan tambahan penghasilan berupa insentif, karena memang kondisi keuangan pada waktu itu masih belum memungkinkan.

Usai rapat, dengan perasaan malu, aku beranikan diri berkunjung ke Perusahan Minyak VICO. Sekarang namanya CHEVRON. Di Kelurahan Nipah-Nipah. Aku temui pimpinan perusahaan untuk menyampaikan maksud kedatanganku. Pertama, untuk silaturrahmi. Kebetulan aku memang baru ditugaskan di Kecamatan Penajam dan belum pernah datang ke perusahaan minyak ini. Kedua, menyampaikan ucapan terima kasih karena PT. VICO telah membantu bangunan salah satu kantor kelurahan. Jujur harus diakui kualitas bangunan yang diberikan oleh perusahaan melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility) jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan kualitas bangunan yang didanai oleh Pemerintah. Ketiga,    menyampaikan informasi, bahwa besok akan ada rencana kunjungan kerja DPRD Provinsi Irian Jaya ke PT. VICO. Untuk itu, aku sekaligus meminta pihak perusahaan menyiapkan makan siang bagi rombongan kunjungan kerja DPRD Provinsi Irian Jaya. Singkat cerita skenario penyiapan makan siang bagi rombongan tamu sudah beres.

Keesokan harinya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Aku bersama unsur MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) Penajam dan staf dengan suka cita siap menyambut kedatangan tamu dari Provinsi Irian Jaya. Rombongan datang dengan kendaraan satu buah bus milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Usai menerima rombongan dan melakukan acara tanya jawab, rombongan aku ajak mengunjungi lokasi perusahaan PT. VICO  untuk meninjau dan keliling ke lokasi perusahaan. Aku masih teringat perusahaan tersebut sangat memperhatikan keselamatan perusahaan. Bagi siapapun yang ingin masuk dan keliling perusahaan, maka kendaraan yang dipakai harus diparkir di luar kompleks dan disiapkan kendaraan dari internal perusahaan yang dipandang lebih aman. Standard Operational Procedure (SOP) benar-benar dijiwai dan dijadikan roh oleh seluruh karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Di tengah persaingan global, pemerintah atau perusahaan swasta akan sukses manakala mereka tahu persis apa sebenarnya yang menjadi bisnis inti (core bussiness) mereka. Taati Standar Operasional Prosedur yang sudah disepakati. Bangun jaringan kerja. Disiplin dan kerja keras adalah kunci sebuah keberhasilan.

*) Moh. Jauhar Efendi, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Prov. Kaltim, mantan camat Babulu dan Penajam tahun 1997-1999.

di muat di SKH Tribun Kaltim, Edisi Selasa, 21 Juni 2016