SENDAWAR - Tahapan seleksi Tim  Pendamping Profesional (TPP) di Kabupaten Kutai Barat memasuki tahapan ketiga. Seleksi tersebut meliputi Tes Wawancara dan Tes Komputer yang dilaksanakan, Senin (3/9) pagi ini.

“Ini tahapan lanjutannya. Kemarin kita sudah melaksanakan serangkaian kegiatan tahap kedua seperti tes tertulis di Grand Family Hotel, Sendawar khusus untuk wilayah Kutai Barat dan tahap pertama berupa seleksi administrasi yang dilakukan di Samarinda,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi.

Menurutnya, sistem seleksi TPP tahun ini dilakukan dengan cara jemput bola. Dua tahun sebelumnya (tahun 2016 dan 2017) sistem seleksi dipusatkan di Samarinda dan pendaftaran dilakukan secara online terpusat di Jakarta.

Tahun ini pendaftaran bisa dilakukan secara online dan manual. Mekanismenya peserta mengirim berkas melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim, maupun DPMPD Kabupaten.

“Dengan metode ini kita bisa menjaring calon lebih banyak lagi jika dibandingkan tahun lalu. Utamanya jika kita sandingkan dengan jumlah kuota yang tersedia,” akunya.

Sebagai contoh ada satu jabatan yang dilelang, yaitu Tenaga Ahli Bidang Pembangunan Partisipatif (TA-PP) di Kabupaten Berau, kuotanya hanya satu orang, tetapi yang melamar dan memenuhi syarat administrasi sebanyak 14 orang, atau 1.400 persen. Di Kabupaten Kutai Barat, untuk jabatan Pendamping Desa Pemberdayaan, dari kuota atau formasi yang tersedia hanya 10 orang, jumlah pelamar memenuhi syarat administrasi sebanyak 80 orang atau 800 persen dibandingkan dengan formasi yang tersedia.

Jadi, dengan sistem jemput bola ini, ternyata jumlah pelamarnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan seleksi terpusat. “Kita mengusulkan seleksi penambahan kuota ini sudah sejak bulan Januari yang lalu dan beberapa kali usulan tersebut kita kita susuli. Alhamdulillah, akhirnya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) merespon positip,”sambungnya.

Seleksi TPP sendiri dimaksudkan untuk mengisi kekosongan 149 kuota yang tersebar di 7 kabupaten se Kalimantan Timur.  Jumlah pendaftar sekitar 900 orang. Dari jumlah tersebut, dipilah mana pelamar yang memenuhi syarat administrasi, seperti usia, domisili, ijazah, pengalaman dan sebagainya.

Bagi yang memenuhi syarat, dibobot lagi untuk diranking guna mendapatkan calon peserta seleksi tertulis dengan perhitungan maksimal 600 persen dari jumlah pelamar yang memenuhi syarat. Inilah yang dimaksudkan dg daftar panjang (long list).

Secara umum, pelaksanaan seleksi hari pertama di Kabupaten Kutai Barat berjalan  dengan lancar dan tertib. Dari 131 pelamar yang kita panggil sebanyak 106 orang yang hadir mengikuti seleksi tahap kedua. Beberapa di antara yang tidak hadir berdasarkan konfirmasi dengan Panitia Teknis, mereka akan mengikuti seleksi di Samarinda. Ada juga yang tidak bisa hadir, karena sakit. Sedangkan yang lulus dan kita panggil utk mengikuti tahapan tes wawancara dan tes komputer sebanyak 91 orang,” urainya.

Panitia Seleksi masih memberikan kesempatan bagi yang tidak bisa ikut seleksi kemarin, untuk mengikuti seleksi di Samarinda pada tanggal 12 dan 13 September 2018, bersamaan dengan peserta seleksi dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser dan wilayah Kabupaten Kutai Timur.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan ucapan terima kasih kepada para Panitia Seleksi yang terdiri atas unsur Kemendes PDTT, Universitas Mulawarman, Koordinator Provinsi Wilayah III, unsur DPMPD Provinsi serta Panitia Teknis dan para Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa se Kaltim, serta para Tenaga Ahli Kabupaten yang telah bekerja  keras bahu membahu mempersiapkan proses seleksi ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Sementara Mohammad Sabri dan Mohammad Labib yang merupakan anggota Panitia Seleksi dari Kemendes PDTT pada saat memberikan sambutan kemarin menyampaikan bahwa seleksi TPP yang dilaksanakan di Kaltim yang pertama kali di Indonesia. Hal ini mengingat kesiapan dan respon yang sangat cepat dari Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut Sabri mengatakan, pengalaman ini akan dijadikan model sekaligus evaluasi untuk pelaksanaan Seleksi TPP di 32 provinsi lainnya.(DPMPD Kaltim/jauhar)