Semangat dan Seriusi Penyusunannya, Kunci Jawa Barat Tiga Besar Penilaian LPPD
12 November 2019 Admin Website Berita 6803
Semangat dan Seriusi Penyusunannya, Kunci Jawa Barat Tiga Besar Penilaian LPPD

BANDUNG -- Keberhasilan Pemprov Jawa Barat menempati peringkat tiga besar terbaik penilaian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) secara nasional dipengaruhi faktor komitmen. 

Semangat dan menyeriusi penyusunannya menjadi kunci sukses keberhasilan berprestasi dalam penyusunan laporan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Ini dilakukan karena menjadi warisan pendahulu, sehingga harus dilanjutkan agar kinerjanya tidak menurun," ujar Kabiro Pemerintahan dan Kerjasama Setprov Jawa Barat, Dani Ramdan dalam paparannya saat menerima kunjungan Rombongan Pemprov Kaltim, di Ruang Sanggabuana Gedung Sate, Bandung, Selasa (12/11).

Menurutnya, dengan dilakukan secara serius sudah memberikan dampak positif dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bisa mendapatkan indikator pengukuran kinerja.

Sedang mekanismenya dilakukan penyusunan diawal. Proses penyusunannya dilakukan diawal atau curi start dari waktu penyusunanya.

Jika biasanya penyusunan LPPD dilakukan  setelah tahun anggaran berakhir atau awal tahun anggaran berikutnya, maka ini dilakukan lebih awal yakni 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Semua disusun diawal, terkecuali data dinamis  yang memang harus menunggu progress pelaksanaan tahun anggaran berakhir.

Ini diilakukan agar ada waktu untuk menyusun hingga verifikasi agar penyusunannya lebih baik.

Tidak hanya itu, diakhir tahun dilanjutkan menggelar rapat melibatkan kabupaten/kota yang dipimpin langsung oleh gubernur.

"Setelah dengar arahan gubernur semua berkomitmen untuk mencanangkan yang ingin dicapai baik sektoral maupun kabupaten/kota. Termasuk kita gelar Bimtek LPPD, pendampingan sampai proses pelaporan," katanya.

Terkait kunjungan Pemprov Kaltim, dia menyebut sebelumnya juga sudah menerima kunjungan pembelajaran dari Pemprov Kaltara bahkan dilakukan MoU dan PKS untuk 3 aspek yang menjadi penilaian LPPD, yakni penerapan perizinan dilakukan secara online, kepegawaian terkait pengukuran kinerja, dan perencanaan. Termasuk Provinsi Maluku yang bekerja sama untuk menampilkan 18 aspek.

Sementara Kabag Urusan Pemda Biro Pemerintahan dan Kesra Setprov Jawa Barat, Neni Rohaeni menyebut terpenting komitmen. Perlu ada SOP untuk memberikan jaminan kepastian layanan.

"Sama seperti Jawa Timuryang selalu terbaik karena ini. Jaminan kepastian pelayanan ada SOP," ucapnya.

Seperti diketahui, Jawa Barat dalam tiga tahun terakhir berhasil masuk peringkat tiga besar secara nasional dalam penilaian LPPD, sehingga dianugrahi Penghargaan Parasamya Punakarya Nugraha.(DPMPD Kaltim/arf)


Artikel Terkait
Info Permohonan Informasi
Artikel Terbaru
Statistik
Online
Pengunjung Hari Ini
Halaman Dikunjungi Hari Ini 0
Total Pengunjung 198051
Total Halaman Dikunjungi 1793823
Government Public Relation

Jl. Abdul Wahab Sjahranie - Samarinda - Kaltim
Telp : (0541) 7779725,
Fax : (0541) 7779726
E-mail : dpmpd@kaltimprov.go.id
E-mail Pengaduan : dpmpdkaltim@gmail.com

Sitemap | Kontak | Webmail

Visitor
Total : 1793823
Bulan ini : 0
Hari ini : 0

© DPMPD Prov Kaltim @ 2021-2023