Balikpapan, 28 November 2024 – Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahaj Desa turut berpartisipasi dalam acara serah terima hasil kegiatan Data Desa/Kelurahan Presisi yang berlangsung di Novotel Hotel Balikpapan. Acara ini menjadi momen penting dalam upaya memajukan pembangunan daerah dengan pemanfaatan teknologi dan data yang lebih akurat. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Pj. Gubernur Kalimantan Timur, Prof. Dr. Akmal Malik, M.Si., yang memberikan sambutan pembukaan, serta sejumlah tokoh akademik dan pemerintahan.

Data Desa Presisi merupakan sebuah terobosan dalam penyediaan data desa yang memiliki tingkat akurasi sangat tinggi. Data ini diperoleh melalui metode Drone Participatory Mapping (DPM) atau pemetaan geospasial menggunakan drone, yang menghasilkan data berbasis informasi by name, by address, dan by coordinate. Dengan data yang lebih akurat dan detail, diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berbasis bukti.

Beberapa manfaat utama dari penerapan Data Desa Presisi antara lain mempermudah pengambilan keputusan di tingkat desa dan kelurahan, memberikan gambaran jelas tentang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan evaluasi kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Acara serah terima ini juga mencerminkan langkah signifikan dalam digitalisasi proses pembangunan di Indonesia, terutama di tingkat desa dan kelurahan. Data Desa Presisi tidak hanya membantu merencanakan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam merancang program sosial dan ekonomi yang lebih efisien dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Hingga saat ini, Data Desa Presisi telah diterapkan di 13 provinsi dan 24 kabupaten/kota di Indonesia, dan telah terdaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hak paten yang diinisiasi oleh Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB). Di Provinsi Kalimantan Timur, penerapan sistem ini telah dimulai sejak 2023, dengan 40 desa/kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan 104 desa/kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah terdata dalam sistem ini.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dr. Akmal Malik, Pj. Gubernur Kalimantan Timur, bersama dengan para tokoh akademik dan pejabat terkait, secara simbolis menyerahkan data desa presisi kepada kepala desa dan lurah yang hadir. Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Kutai Kartanegara yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Arianto, S.Sos., M.Si.), serta sejumlah camat dan kepala desa/lurah se-Kutai Kartanegara.

Prof. Dr. Akmal Malik dalam sambutannya menekankan pentingnya implementasi Data Desa Presisi dalam mempercepat proses pembangunan yang lebih merata dan berbasis data yang valid, terutama di wilayah-wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) dan Kota Samarinda. Dengan adanya data yang lebih akurat, diharapkan seluruh program pembangunan dapat terlaksana dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

Acara ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pihak swasta dalam menciptakan solusi pembangunan yang lebih berkelanjutan. Dalam hal ini, IPB sebagai penginisiasi Data Desa Presisi, berperan besar dalam memberikan dasar ilmiah dan teknologi untuk mendukung kebijakan pemerintah di tingkat desa.

Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata bahwa teknologi dapat menjadi salah satu kunci dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan berbasis data. Ke depannya, diharapkan program Data Desa Presisi dapat diperluas ke seluruh wilayah di Kalimantan Timur, serta diikuti oleh kabupaten dan kota lainnya di Indonesia, guna mendukung tercapainya pembangunan yang lebih inklusif dan merata.

Dengan diterimanya data desa presisi ini, diharapkan pemerintah desa dan kelurahan dapat merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang lebih terukur dan terfokus pada kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, sistem ini juga akan mendukung transparansi dalam pengelolaan anggaran dan mempercepat evaluasi kebijakan yang diterapkan di tingkat desa dan kelurahan.

Penerapan Data Desa Presisi diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan yang berbasis pada data yang valid, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata di seluruh pelosok negeri.