SAMARINDA – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kutai Barat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Jumat (6/3) pagi. Kunjungan tersebut bertujuan ingin “mengintip” pengelolaan dana PKK yang dikelola melalui DPMPD Kaltim.

“Mereka ingin mengetahui pengelolaan dana PKK yang ada di DPMPD. Bagaimana pengelolaan keuangannya dan sebagainya,” ujar Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy DPMPD Kaltim, Isnaini Trikorawati saat menerima kunjungan.

Lebih lanjut, terkait sejauh mana kewenangan DPMPD Kaltim terhadap pengelolaan dana PKK yg dicantolkan di Dinas. Termasuk perencanaan, pengusulan, pembagian kerja, pertanggungjawaban dan pelaporan, mengingat anggaran TP PKK kubar cukup fantastis dibanding kab/kota bahkan provinsi.

Tidak tanggung-tanggung anggaran untuk TP PKK Kutai barat sebesar Rp6,5 Milyar. Dan baru tahun 2020 anggarannya masuk di anggaran DPMK Kubar, sehingga struktur Daftar Pengisian Anggarannya  masih ganda, antara tupoksi Dinas dan PKK.

“Walhasil hingga saat ini progressnya belum mencapai 5 persen. Alhamdulillah setelah berdiskusi sudah ada solusi, walaupun mereka masih bingung karena harus melakukan penyesuaian, perubahan/penggesaran,” sebutnya.

Isnaini menerima kunjungan ditemani jajaran dan Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA, dan Teknologi Tepat Guna (TTG) DPMPD Kaltim, Elvis juga beserta jajaran.(DPMPD Kaltim/arf)