SANGATTA -- Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang melakukan penandatanganan kontrak kerja diingatkan harus mengoptimalkan kinerja pendampingnnya. TPP harus berpacu meningkatkan status desa yang didampingi agar status Indek Desa Membangun (IDM) nya terus meningkat.

"Jika sekarang berkembang, kedepan harus meningkat menjadi maju dan mandiri," seru Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat menghadiri penandatanganam kontrak kerja TPP Kabupaten Kutai Timur, di Kantor Bupati Kutai Timur, Senin (20/1).

Peran pendamping kata dia sangat penting mendukung desa memaksimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayan Masyarakat Desa (P3MD).

"Pendamping memang sudah sepatutnya harus lebih ahli dari yang didampingi. Harus ada di lokasi penugasan membantu desa,"katanya.

Kedepan dia berharap serapan anggaran harus lebih baik. Terlebih format penyaluran DD 2020 berbeda dengan 2019 yakni 40 persen tahap I, 40 persen tahap II, dan 20 persen tahap III.

Termasuk mekanisme penyalurannya lebih cepat dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD), tidak perlu melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) seperti tahun-tahun sebelumnya.

Terkait penandatanganan kontrak kerja, Jauhar berharap TPP yang diperpanjang kontraknya dapat bekerja optimal. Sebab tidak semua yang bertugas diperpanjang kontrak kerjanya.

Sebelum diperpanjang kontrak kerjanya TPP terlebih dahulu dilakukan evaluasi kinerjanya. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan dilanjutkan kontrkanya.

"Beberapa waktu lalu bahkan ada Tenaga Ahli yang di PHK karena tidak memenuhi standar. Dan ada yang demosi atau penurunan setingkat dari posisi sebelumnya," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Jauhar berharap TPP dapat mendukung pencapaian target RPJMD Kaltim 2019 - 2023 mengentaskam desa dengan status tertinggal. Selama lima tahun ditarget meningkatkan status 150 desa dari 518 desa sangat tertinggal dan tertinggal di Kaltim menjadi berkembang.

Sebagai penunjang, DPMPD Kaltim telah mengusulkan pemberian bantuan keuangan bagi 841 desa se Kaltim. Tujuannya untuk mendorong pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.(DPMPD Kaltim/arf)

PKK Mulai Terapkan Musrenbang Rencanakan Program Kerja

24 April 2019
8302 Dilihat

Wagub Dukung Pembentukan MHA Kaltim

30 Desember 2021
6672 Dilihat

Warga Kaltim Diajak Berebut Peluang Ikut Rekrutmen 80 TPP

03 Agustus 2019
9772 Dilihat

Norbaiti Pimpin Penilaian Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang PKK

25 November 2020
6403 Dilihat

Hingga 2030, Kaltim Targetkan Bentuk 200 Kampung Iklim

01 November 2018
6845 Dilihat

Pangdam Tinjau Pembangunan Makorem 092/Maharajalila

04 Maret 2020
7732 Dilihat