DPRD Berau Temui DPMPD Cari Solusi Regulasi Pembangunan Jaringan Listrik Desa
DPRD Berau Temui DPMPD Cari Solusi Regulasi Pembangunan Jaringan Listrik Desa


SAMARINDA – Aspirasi masyarakat Kabupaten Berau agar jaringan listrik masuk hingga ke desa direspon cepat DPRD Berau.

Tidak puas dengan jawaban PLN yang seolah tidak bisa memenuhi tuntutan masyarakat, mereka berkunjung ke Provinsi untuk mencari solusi terbaik terkait pemenuhan kebutuhan listrik hingga ke desa.

Dibawah komando Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah, para wakil rakyat di wilayah utara Kaltim ini menemui jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim untuk mencari solusi terkait regulasi yang mengatur tentang pembangunan jaringan listrik desa.

“Intinya DPRD sangat ingin membantu pemenuhan elektrifikasi masyarakat Berau. Makanya kita berkunjung kesini untuk silaturahmi sekaligus berkoordinasi dan berkonsultasi apakah ada regulasi yang mengatur kemungkinan membangun sarana prasarana listrik desa,” ujar Syarifatul Sya’diah, Jumat (29/3).

Menurutnya, langkah ini ditempuh karena PLN sebagai penyedia jaringan listrik belum bisa memenuhi ketersedian kebutuhan listrik hingga wilayah perdesaan, khususnya daerah pesisir di Kabupaten Berau.

Ketika mereka menemui PLN, responnyapun diakui masih minim. Padahal dukungan Pemkab Berau terhadap pemenuhan ketersedian pasokan listrik PLN cukup besar, diantaranya melalui PLTU.

“Karena itu kami cari cara lain. Semoga dengan kunjungan ini ada solusi. Masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan dasar listriknya. Paling tidak dipenuhi sendiri melalui anggaran yang ada di desa maupun kabupaten,” harapnya.

Hasil diskusi dengan provinsi ini nantinya menjadi rekomendasi masukan membuat kebijakan terkait pemenuhan jaringan listrik desa di Kabupaten Berau. Selain mengunjungi DPMPD Kaltim, DPRD Berau juga akan mengunjungi Balitbangda Kaltim untuk berkonsultasi pemenuhan jaringan listrik yang cocok untuk wilayah Kabupaten Berau.  

Kunjungan DPRD Berau sendiri diterima Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan DPMPD Kaltim, Noor Fathoni dengan didampingi Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Riani Tisnadewi, Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy, Surya Dharma Herman, serta Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA, dan Teknologi Tepat Guna, Rusniati beserta kepala seksi masing-masing.

Adapun rekomendasi yang disarankan diantaranya Desa di Kabupaten Berau disarankan meningkatkan penyertaan BUMDes melalui Dana Desa untuk pengembangan jaringan listrik desa. Dia menyarankan mencontoh yang dilakukan BUMDes Muara Enggelam, Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanega yang memberikan penyertaan modal untuk membangun PLTS.

Dengan itu kebutuhan listrik masyarakat terpenuhi dan BUMDes memperoleh pendapatan bersih Rp200 juta pertahun dan Rp20 juta hingga Rp30 juta perbulannya.(DPMPD Kaltim/arf)

Dinas Pemerdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa
Jl. MT. Haryono No. 96 Kalimantan Timur
(0541) 7779725 dpmpd@kaltimprov.go.id
2013 - 2020