Pemprov Maksimalkan Pendataan Warga Terdampak COVID-19
Pemprov Maksimalkan Pendataan Warga Terdampak COVID-19
Teks Foto : Wagub Hadi Mulyadi bersama Kepala BINDA Kaltim, Brigjen Moch Amin (kanan ke kiri) saat membuka rapat koordinasi, di Ruang Rapat Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (21/4).


SAMARINDA -- Pemprov Kaltim terus berupaya memaksimalkan pendataan warga terdampak COVID-19 di Kaltim. Tujuannya agar ada keterpaduan data dalam menyalurkan bantuan sosial yang diberikan Pemprov Kaltim.

"Makanya sengaja kita kumpulkan semua pemangku kepentingan terkait untuk rapat koordinasi pendataan warga yang terdampak COVID-19 agar satu data dan terkoordinir dengan baik," kata Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi dalam arahannya saat membuka rapat, di Ruang Rapat Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (21/4).

Rapat dihadiri Kabinda Kaltim, Brigjen Moch Amin, Dir Intelkam Polda Kaltim, Kombes Gatut, perwakilan Korem 091/ASN, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi, Kepala Dinsos, Kepala Dinas Kelautan dan Perimanan, Kepala Dispar, Plt Kadisnakertrans, dan Plt Kadinkes, dan Kepala Disperindagkop dan UMKM.

Seperti diketahui pemprov mengelompokkan skema data dampak COVID-19, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Non Program Keluarga Harapan (PKH) dan Non sembako 96.111 kk, ODP, OMB dengan beberapa sektor, sektor parawisata, sektor Perindakop/umkm, perikanan.

Dia menambahkan dalam penanganan COVID-19 dipandang perlu bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama untuk memberikan penyadaran tentang pentingnya pencegahan penyebaran wabah COVID-19.

Rapat kemudian dipimpin Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi bersama Kepala BINDA Kaltim, Brigjen Moch Amin. Hasil kesepakatan rapat antara lain agar bantuan sosial tunai disalurkan melalui satu pintu, yaitu Dinsos Kaltim.

"Penyalurannya dilakukan dengan mengacu DTKS yang ada di Dinsos Kaltim. Ini agar data yang digunakan terpadu dan tidak overlaping atau tumpang tindih," kata Jauhar.

Kemudian penyampaian info COVID-19 tetap seperti biasa, hanya jika diperlukan data yang lebih detail oleh pihak-pihak tertentu kiranya dapat diberikan sesuai kebutuhan.

Pihak BINDA, kata Jauhar juga mengharapkan untuk dilibatkan, dalam memutuskan pengajuan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jika pada saatnya Pemprov Kaltim mengusulkan ke Kemenkes RI.(DPMPD Kaltim/arf)

Dinas Pemerdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa
Jl. MT. Haryono No. 96 Kalimantan Timur
(0541) 7779725 dpmpd@kaltimprov.go.id
2013 - 2020