Jogjakarta. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Hotel El Jogjakarta, Kamis (22/6/2023). Tema yang diangkat adalah “Menggali Potensi Desa dalam rangka menyongsong IKN di Bumi Kalimantan Timur”.

Rapat ini dihadiri oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kasubbag wilayah III Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

Tujuan dari Rapat koordinasi ini adalah untuk menghasilkan rekomendasi hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa agar kedepannya dapat selaras dengan visi misi Gubernur serta sebagai salah satu wadah dalam pengambilan kebijakan dan penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

“tujuan dari rapat ini, (kami ingin) agar ada Sinkronisasi data pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat antara provinsi dan kab/kota sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang selaras dengan visi misi gubernur” ucap Anwar Sanusi, Kepala DPMPD.

Sementara untuk tujuan dari tema kegiatan tersebut untuk mengidentifikasi berbagai masalah dan potensi yang ada di tingkat desa, termasuk di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, industri kreatif, dan sektor lainnya.

Rapat Koordinasi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat HM Syirajudin, sementara untuk Paparan-paparan menghadirkan Dr. Anastutik Wiryaningsih dari Kementerian Desa PDTT RI dengan judul Kebijakan Program Kemnetrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2023 terkait Pembangunan Desa di Kalimantan Timur, Kasubbag Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri RI dengan judul Temu Kenali Potensi Desa, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Badan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.