SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dan Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda melakukan penjajakan kerjasama pelaksanaan pelatihan peningkatakan kapasitas masyarakat desa.

Kerjasama diharap saling mendukung pencapaian target masing-masing, yakni DPMPD meningkatkan status desa sangat tertinggal dan tertinggal, serta BLK Samarinda menyelenggarakan pelatihan meningkatkan kualitas SDM

“Kita target RPJMD, BLK target RPJMN. Jadi sama-sama tercapai. Tinggal dicari pola kerjasamanya seperti apa untuk segera ditindaklanjuti,”ujar Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin saat berkunjung ker Kantor BLK Samarinda, Selasa (2/2).

M Syirajudin berkunjung ke BLK Samarinda didamping Kasi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Helvin Syahruddin dan Kasi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna Endang Efendi bersama staf masing-masing.

Targetnya bagaimana kapasitas masyarakat desa bisa meningkat agar pemberdayaan masyarakat bisa terwujud. Terlebih Provinsi Kaltim bakal menjadi lokasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), sehingga perlu dipersiapkan peningakatan kapasitas terkait kemampuan keterampilan sesuai kebutuhan.

Kerjasamanya tidak perlu muluk. Sebagai percontohan desa di lokasi IKN bisa menjadi awal mengikuti program pelatihan peningkatan kapasitas seperti teknik perbengkelan, meubeler, perbaikan AC, pertukangan, hingga perbaikan HP, maupun peternakan seperti budidaya itik dan burung puyuh  yang dianggap dibutuhkan untuk mengembangan usaha.

“Bila masyarakat tempatan sudah siap maka tidak akan tergusur dengan serbuan pendatang. Prinsipnya kita jangan sampai jadi penonton,” tegasnya.

Nantinya setiap kabupaten melakukan identifikasi untuk menganalisis kebutuhan apa yang diperlukan sesuai potensi desa. Hasilnya kemudian menjadi usulan pelaksanaan pelatihan, baik secara mandiri menggunakan dana bersumber dari desa, maupun mengikuti pelatihan yang sudah diprogramkan BLK setiap tahunnya.

“Yang jelas ini peluang. Sayang jika tidak diambil. Nanti melalui BUMDes, desa bisa menjawab kebutuhan. Perkantoran butuh meubeler misalnya tidak perlu lagi didatangkan dari luar. Bisa dipenuhi dari daerah,” tandasnya.

Kepala BLK Samarinda Andri Susila menyebut BLK siap bekerjasama sepanjang terkait pelatihan. “Prinsip BLK bisa. Sepanjang berbau pelatihan bisa. Perlu analisis kebutuhan. Apa yang dibutuhkan di desa baru diajukan ke BLK. Kalaupun kita tidak ada bisa didatangkan dari BLK lain yang saling terhubung se Indonesia,”katanya.

Meski begitu dia berharap peran DPMPD dalam melakukan pendampingan pasca pelatihan. Sebab BLK bertanggung jawab memastikan masyarakat setelah mengikuti pelatihan harus ada penempatannya, baik bekerja maupun berwirausaha secara mandiri.

“Mimpi kami bagaiamana terwujud satu desa satu produk. Misalnya desa A ahli perbengkelan otomoti ataupun las, desa B ahli perbaikan AC, desa C  Dorong satu desa satu produk. Misal desa ini jadi perbengkelan, teknik AC, dan sebagainya,” katanya.(DPMPD Kaltim/arf)