TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim masuk kategori 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hijau tingkat penyerapan anggaran 2023. Serapan anggarannya mencapai 92,97 persen dan menempati peringkat 24 dari 45 OPD di lingkungan Pemprov Kaltim.

“Capaian ini sudah cukup baik. Semoga tahun anggaran 2024 lebih baik lagi” ujar Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi saat mengikuti Rapat Evaluasi Realisasi APBD dan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pemprov Kaltim, di Tenggarong, Senin (5/2/2024).

Terkait hal tersebut dia mengingatkan jajarannya untuk segera mengeksekusi program kegiatan yang sudah direncanakan sesuai anggaran kas ditetapkan. Bila memungkinkan Juli 2024 seluruh kegiatan sudah terlaksana dengan baik.

Dengan demikian jika bisa focus melaksanakan kegiatan lain jia ada anggaran tambahan dari APBD-P. “Belajar dari yang sudah-sudah kita keteteran melaksanakan anggaran tambahan jika anggaran murni belum terserap dengan baik. Makanya harus direncanakan dengan baik. Itu fungsinya perencanaan,” tegasnya.

Menyeriusi itu, Anwar langsung menggelar rapat staf bersama seluruh kepala bidang dan pengelola keuangan menindaklanjuti arahan direktif Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik terkait pelaksanaan anggaran 2024.

Dia mengingatkan jajarannya segera merealisasikan rencana belanja barang dan jasa. Utamanya yang pelaksanaannya menggunakan sistem lelang secara elektronik.

“Dari catatan Pak Pj Gubernur per 2 Februari 2024 baru ada 12 OPD yang sudah melaksanakan melalui tender e-purcashing dan 6 OPD yang melaksanakan tidak melalui tender. Kita belum masuk,” tegasnya.

“Jika pengadaan dilakukan di awal waktunya panjang, sehingga tidak ada alasan tidak selesai karena tidak cukup waktu,” timpalnya.(DPMPD Kaltim/arf)